JAKARTA – Warga DKI Jakarta yang belum memiliki kartu tanda penduduk berbasis elektronik atau e-KTP, kini sudah mulai bisa mendapatkannya. Sebab, Kementerian Dalam Negeri telah mendistribusikan blangko e-KTP ke kelurahan dan kecamatan di Ibu Kota.

Distribusi blangko e-KTP tersebut untuk mempersiapkan warga yang ingin menggunakan hak pilihnya dalam pilkada, namun belum mempunyai e-KTP.

“Sejak Maret kemarin sudah kami kirim draf untuk di Jakarta, lebih kurang 200.000,” ujar Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, kemarin.

Tidak hanya Jakarta, blangko e-KTP juga akan didistribusikan ke penjuru Indonesia secara bertahap mulai April 2017.

Distribusi blangko e-KTP itu merupakan hasil pengadaan tujuh juta blangko pada pekan ketiga Maret 2017 lalu. Pengadaan itu dimenangkan sebuah perusahaan dalam negeri.

“Blangko KTP-e saya sudah tanda tangan kontrak minggu ketiga untuk pengadaan 7 juta sehingga akhir Maret sudah kita distribusikan sebagian untuk DKI yang memasuki pilkada kedua. Sisanya April akan selesai secara bertahap,” kata Tjahjo.

Ia mengaku bahwa sejumlah pejabatnya bolak-balik dipanggil KPK sehingga menghambat proses pengadaan e-KTP tersebut.

“Ya mohon maaf karena hampir 100 pejabat kami yang selama 1,5 tahun ini bolak-balik KPK. Jadi secara psikis terganggu ya, tapi secara optimalisasi sudah bisa tercapai dengan baik,” tambah Tjahjo.

Dia pun menargetkan 4,5 juta orang yang tertunda menerima blangko e-KTP sudah dapat menerima blangko tersebut pada April.

“Kami mulai bertahap untuk pembagian 4,5 juta, yang tertunda menerima blangkonya. Kami juga harus menyediakan pertahun 3 juta KTP untuk yang bujangan ke menikah, dari remaja ke dewasa, yang rusak, pindah alamat, itu per tahun 3 juta,” jelas mantan Sekjen PDI Perjuangan ini.

Selain itu pemeliharaan server pun akan diserahkan kepada perusahaan lain, bukan lagi dari perusahaan asal Amerika Serikat yang sebelumnya memelihara server tersebut.

“Tender untuk pemeliharaan server yang kemarin dipegang oleh perusahaan AS ini akan kami cari perusahaan lain. Mungkin kombinasi (perusahaan dalam negeri dan luar negeri) karena mencetak chip-nya masih di luar negeri,” ungkap Tjahjo. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS