LAMONGAN – Wakil Ketua DPRD Lamongan H Darwoto meminta dua dinas di jajaran Pemerintah Kabupaten Lamongan (Pemkab Lamongan) untuk memberikan sosialisasi dan edukasi hingga tingkat bawah.

Kedua dinas tersebut, yakni Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Lamongan.

Menjelang Hari Raya Idul Adha 1443, Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Lamongan ini menyampaikan, agar Disnakeswan setempat untuk memberikan sosialisasi pemilihan hewan kurban baik sapi maupun kambing.

“Saya berharap semacam ini harus ada sosialisasi sampai di tingkat bawah untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat kaitannya dengan hewan kurban yang akan di sembelih nanti,” ucap Pak Dar.

Meski Bupati Lamongan Yuhronur Efendi telah melakukan koordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) setempat dan beberapa Ormas Islam, Pak Dar menegaskan, Disnakeswan tetap harus mensosialisasikan hingga ke bawah.

Ormas Islam yang berkoordinasi dengan Bupati Lamongan terkait pelaksanaan kurban di tengah wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada Rabu (15/6/2022) minggu kemarin yakni, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan LDII.

“Saya apresiasi apa yang dilakukan Pak Bupati, namun Disnakeswan tentunya harus ke bawah untuk memberikan sosialisasi mengenai kurban di tengah wabah PMK,” katanya.

Selain itu, Pak Dar juga berharap, agar Disnakeswan tetap berhati-hati dalam mengeluarkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) ke peternak.

“Jangan sampai setelah mengantongi SKKH atas kesehatan hewan ternaknya, kemudian peternak dengan mudah menjualnya ke kabupaten lain. Ini harus ada pengawasan,” tuturnya.

Seperti diketahui bahwa, terdapat 4 (empat) kabupaten yang masuk kategori wabah adalah Kabupaten Sidoarjo, Lamongan, Gresik, dan Kabupaten Mojokerto.

Yang kedua, Pak Dar juga meminta, Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk tetap mensosialisasikan penerapan protokol kesehatan (prokes) walaupun pandemi Covid-19 di Kabupaten Lamongan sudah mereda.

“Hari Raya Idul Adha identik dengan berkerumunnya massa, saya harap Dinkes tetap sosialisasikan penerapan prokes ke masyarakat,” tegasnya.

Tak hanya itu, ia juga meminta, Dinkes Lamongan untuk tetap mensukseskan vaksinasi booster bagi masyarakat seperti disampaikan Presiden RI Jokowi.

“Berarti ini kan masih banyak vaksinasi booster yang belum dirasakan masyarakat Indonesia. Untuk itu Dinkes dan jajarannya, kami harap turun ke bawah menyelesaikan vaksinasi booster bagi masyarakat yang belum menerima,” ungkapnya. 

Pak Dar mengatakan, antisipasi harus tetap dilakukan agar gejolak tidak lagi terjadi di Lamongan.

“Mencegah dan waspada itu penting. Kalaupun terjadi kendala, pihak Dinkes harus lebih masif dalam memberikan edukasi betapa pentingnya vaksinasi booster,” pungkas Darwoto. (mnh/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS