Rabu
17 Juni 2026 | 10 : 56

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Jelang HUT ke-77 RI, Pemkab Tulungagung Bagikan 10 Ribu Bendera Merah Putih kepada Masyarakat

pdip-jatim-220406-maryoto

TULUNGAGUNG – Pemerintah Kabupaten Tulungagung melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) membagikan 10 ribu bendera merah putih kepada masyarakat Tulungagung untuk dipasang di seluruh wilayah setempat.

Pembagian bendera ini, merupakan rangkaian dari Gerakan Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih dalam menyemarakkan HUT Kemerdekaan RI ke-77. Secara simbolis pembagian bendera merah putih dilakukan di Pendapa Kongasarum Kusumaning Bangsa, Rabu (10/8/2022).

Bupati Tulungagung Maryoto Birowo, mengatakan, dalam rangka menyemarakkan HUT RI ke-77, Pemkab sudah mengeluarkan imbauan untuk melaksanakan upacara bendera sebanyak 2 kali, pagi upacara kenaikan bendera dan sore upacara penurunan bendera.

Tak hanya itu, pada 17 Agustus 2022 pukul 10.00 WIB secara daring atau virtual, Pemkab Tulungagung mengikuti upacara bendera serentak seluruh Indonesia di pendopo.

Menurut Maryoto, Pemkab juga sudah mengeluarkan surat edaran (SE) yang ditujukan kepada seluruh masyarakat agar saat detik-detik Proklamasi tepatnya 17 Agustus 2022 pukul 10.17 WIB untuk menghentikan kegiatan sejenak kemudian mengambil sikap sempurna dan mengheningkan cipta menghormati detik-detik Proklamasi.

“Itu sudah saya buatkan surat edaran dan sudah saya minta untuk di sosialisasikan,” kata kader PDI Perjuangan ini.

Penghormatan detik-detik proklamasi, lanjutnya, diharapkan agar masyarakat sadar terhadap kesetiaan dalam berbangsa dan bernegara. Serta menjadikan sebuah pembelajaran bagi semua, bahwa saat ini hanya tinggal mengisi kemerdekaan maka jasa-jasa para pahlawan harus dihormati dengan sebaik-baiknya.

Sementara itu, Kepala Bakesbangpol Tulungagung, Bambang Trion mengatakan, pendistribusian bendera merah putih kepada masyarakat akan diserahkan kepada pemerintah kecamatan yang kemudian diserahkan kepada kepala desa. Untuk jumlah pemasangan bendera, di setiap wilayah kecamatan jumlahnya kurang lebih 500 bendera merah putih.

Menurut Bambang, pemerintah pusat sudah mengeluarkan imbauan bahwa seluruh pemerintahan mulai tingkat kabupaten hingga desa diharuskan untuk mengibarkan bendera merah putih sebanyak-banyaknya.

Pengibaran bendera merah putih bertujuan untuk menguatkan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat, karena bendera merah putih adalah simbol dan alat pemersatu bangsa.

“Tujuannya adalah bahwa bendera merah putih adalah simbol alat pemersatu bangsa,” kata Bambang.

Bambang mengungkapkan, bendera yang dibagikan kepada masyarakat, semuanya adalah hasil dari konveksi yang ada di Tulungagung. Ini dilakukan untuk pemberdayaan kepada konveksi lokal. “Bendera tidak ada yang dari luar, semua dari Kabupaten Tulungagung,” tutupnya. (sin/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

LEGISLATIF

Empat Masalah Serius Sektor Pertanian Kabupaten Pasuruan

KABUPATEN PASURUAN – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Pasuruan menyoroti empat persoalan utama yang dinilai ...
KABAR CABANG

PAC Ngariboyo Magetan Salurkan Bantuan untuk Warga Lansia

MAGETAN – Dalam rangka memperingati Bulan Bung Karno 2026, PAC PDI Perjuangan Kecamatan Ngariboyo menggelar ...
KRONIK

Novita Hardini Siapkan Jalan bagi Talenta Muda Lewat UPRINTIS Futsal League 2026

Anggota DPR RI Novita Hardini menggelar UPRINTIS Futsal League 2026 sebagai wadah pembinaan talenta muda ...
KABAR CABANG

PDIP Kota Malang Gelorakan Semangat Gotong Royong Lewat Beragam Aksi Nyata di Bulan Bung Karno 2026

DPC PDI Perjuangan Kota Malang menggelar rangkaian kegiatan Bulan Bung Karno 2026 mulai dari bakti sosial, bazar ...
KRONIK

PDI Perjuangan Ingatkan 169 Juta Kelas Menengah Terancam Ambruk Imbas Pertamax Naik

SURABAYA – Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Industri, Perdagangan, dan Tenaga Kerja, Darmadi Durianto, ...
LEGISLATIF

Fraksi PDIP DPRD Jatim Desak Raperda Disabilitas Jadi Instrumen Nyata Pemenuhan Hak Warga

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur menegaskan Raperda Disabilitas harus menjadi instrumen perubahan sosial yang ...