Senin
12 Oktober 2026 | 1 : 12

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Istana Bantah Konsolidasi Politik Jokowi Akibat Ada Isu Pelengseran

pdip-jatim-pram-seskab

pdip-jatim-pram-seskabJAKARTA — Sekretaris Kabinet Pramono Anung menampik anggapan bahwa konsolidasi politik yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada satu pekan terakhir pasca-terjadinya aksi demonstrasi di depan Istana Negara, Jakarta, Jumat (4/11/2016) lalu, karena ada upaya pelengseran terhadap Presiden.

“Enggak (ada upaya pelengseran). Yang jelas Presiden berkomunikasi, bersilaturahim, berdialog dengan siapa pun agar masyarakat ini segera tenang karena momentum perbaikan,” kata Pramono seperti dikutip dari Setkab.go.id, Selasa (15/11/2016).

Menurut Pramono, konsolidasi politik yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ke satuan TNI-Polri, ulama, hingga parpol itu dimaksudkan untuk menjaga kesejukan.

Presiden juga ingin sekaligus menyampaikan bahwa tidak ada intervensi terhadap kasus penistaan agama yang dituduhkan kepada Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Dengan tidak melakukan intervensi, menurut Seskab, maka Presiden memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Polri untuk menindaklanjuti kasus itu.

“Mudah-mudahan segera ada keputusan,” ujarnya.

Presiden, kata Pramono, berharap semua pihak bisa menerima apa pun keputusan yang diambil oleh Bareskrim Polri.

“Negara ini memang negara hukum. Negara ini adalah negara yang berdasarkan hukum, bukan berdasarkan tekanan kekuatan politik, siapa pun yang melakukan itu,” ujar Pramono.

Oleh karena itu, Presiden berharap tidak ada aksi unjuk rasa susulan pada 25 November mendatang.

Pramono menegaskan, ke depannya Presiden masih akan terus melakukan komunikasi dengan berbagai pihak.

Saat ditanya mengenai kemungkinan Presiden Jokowi bertemu dengan para tokoh agama yang terlibat langsung dalam aksi demonstrasi 4 November lalu, seperti FPI dan HMI, Seskab Pramono Anung menegaskan bahwa Presiden bisa berkomunikasi dengan siapa saja.

“Tetapi, yang jelas Presiden tentunya melakukan komunikasi dengan tokoh-tokoh  yang kemudian diharapkan bisa menenteramkan persoalan ini. Jadi itu yang dilakukan,” ujarnya. (kompas)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Artikel Terkini

LEGISLATIF

Puan Minta Penanganan Banjir Padang Dioptimalkan, Pengungsian Harus Ramah Kelompok Rentan

JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah mengoptimalkan penanganan darurat banjir bandang di Kota ...
EKSEKUTIF

Eri Cahyadi Targetkan Seluruh SDN dan SMPN Surabaya Dibenahi pada 2027

SURABAYA – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menargetkan pembenahan sarana dan prasarana seluruh SD negeri dan SMP ...
LEGISLATIF

81 Tahun Jatim, Renny Dorong Penguatan Sektor Produktif untuk Ekonomi Berkelanjutan

SURABAYA – Memasuki usia ke-81 tahun, Provinsi Jawa Timur perlu memperkuat sektor produktif daerah sebagai fondasi ...
LEGISLATIF

Dewanti Rumpoko: Keselamatan Penumpang Penyeberangan Harga Mati, Bukan Kompromi Bisnis

SURABAYA – Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur Dewanti Rumpoko menegaskan keselamatan jiwa pengguna jasa transportasi ...
LEGISLATIF

Yuzar Rasyid Beber Jalur Koreksi Desil Bansos, Warga Kediri Bisa Ajukan Pemutakhiran Data

KEDIRI – Anggota Komisi B DPRD Kota Kediri Yuzar Rasyid mengingatkan warga agar memeriksa data kesejahteraan yang ...
KRONIK

RSUD Blambangan Raih Tiga Penghargaan NHR, Bupati Ipuk: Tolok Ukur Berbenah Tingkatkan Layanan

BANYUWANGI – RSUD Blambangan Banyuwangi meraih tiga penghargaan dalam ajang National Hospital Ranking (NHR) yang ...