JAKARTA – Dalam agenda rapat kerja antara Komisi VI DPR RI dan Kementerian BUMN, Senin (13/2/2023), anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, Sonny T Danaparamita, menyoroti tiga hal yang berkaitan dengan kelembangaan di bawah naungan BUMN.

Tiga hal tersebut menyangkut isu adanya joki saat rekrutmen pegawai BUMN, ketersediaan gudang penyimpanan Bulog, hingga keberpihakan perbankkan nasional pada rakyat kecil.

Soal joki saat pelaksanaan rekrutmen pegawai BUMN, Sonny mengatakan hal tersebut bisa mencoreng nama baik serta mengotori integitas BUMN. Apabila hal tersebut benar, maka akan berpengaruh terhadap kualitas kinerja para pegawai yang berada di lingkungan BUMN.

“Secara obyektif memang ada banyak hal yang perlu kita apresiasi dari kinerja BUMN. Sayangnya, kemarin ada isu yang beredar soal adanya joki dalam rekrutmen pegawai BUMN. Saya memang belum mengetahui betul isu itu benar atau tidak karena rekrutmennya juga dilakukan secara besar-besaran,” ujar Sonny.

“Tetapi kalau itu benar terjadi, harapan kita untuk mendapatkan orang-orang yang berkompeten dan sesuai kualifikasi kerja di BUMN akan jauh dari harapan kita bersama,” imbuhnya.

Sonny juga menyoroti Bulog yang belum memiliki gudang penyimpanan dengan kapasitas yang cukup untuk logistik dengan skala besar serta mampu bertahan dalam kurun waktu yang lama.

Menurutnya, hal tersebut akan menjadi masalah besar karena banyak logistik seringkali terbuang percuma akibat tidak mampu bertahan.

“Dalam kunjungan-kunjungan kerja yang kami lakukan, Bulog belum memiliki gudang yang sanggup menyimpang dalam waktu yang cukup lama, sehingga seringkali logistik dari Bulog itu terbuang percuma, dan ini menjadi masalah besar,” tuturnya.

“Karena saya pernah menemukan di Karawang itu ada beras dari Vietnam jadi busuk karena kurangnya gudang penyimpanan. Yang repot ini kan kalau aset negara dibuang begitu saja, tapi bisa saja barang yang busuk tersebut dibagikan ke peternak, namun kan tidak semudah itu,“ sambungnya.

Legislator dari Dapil Jatim III itu juga mempertanyakan keberpihakan lembaga perbankkan negara di bawah naungan BUMN terhadap masyarakat kecil. Bank milik negara harus berdampak pada peningkatan perekonomian rakyat kecil.

“Di satu sisi kita senang mendengar ada bank yang memperoleh laba besar, tapi pertanyaan kita adalah di mana keberpihakan negara jika yang besar itu justru BRI misalnya, sedangkan pendirian BRI itu lebih difokuskan untuk masyarakat kecil,” terangnya.

“Benarkah negara ini mendapat keuntungan dari para petani, buruh, dan pelaku UMKM? Saya kira ini harus menjadi refleksi kita bersama,” tandasnya. (ryo/set)

“Karena keuntungan sebesar apapun yang kita dapatkan tapi kalua itu obyeknya masyarakat ditingkat bawah saya rasa tidak pas dengan cita-cita para pendiri bangsa” Pungkasnya

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS