JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Sonny T Danaparamita, mendukung penuh usulan penambahan anggaran bagi Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) guna mempercepat pemulihan wilayah terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

Dukungan tersebut disampaikan Sonny dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI bersama kementerian terkait yang membahas upaya pemulihan sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan pascabencana di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (14/1/2026).

“Kami mendukung upaya pemulihan wilayah pasca bencana, termasuk dukungan dalam pengajuan tambahan anggaran untuk kepentingan tersebut,” kata Sonny, dikutip Jumat (16/1/2026).

Legislator asal Daerah Pemilihan Jawa Timur III (Banyuwangi, Situbondo, dan Bondowoso) tersebut menjelaskan, tambahan anggaran sangat dibutuhkan agar pemulihan pascabencana dapat dilakukan secara menyeluruh dan tidak bersifat tambal sulam. Menurutnya, tanpa pemulihan yang cepat dan komprehensif, roda perekonomian masyarakat akan terhambat, lingkungan tidak terjaga, serta aktivitas sosial warga terdampak sulit kembali normal.

Dalam rapat tersebut terungkap, Kementerian Pertanian membutuhkan anggaran besar untuk memulihkan sektor pertanian di wilayah Sumatera pascabencana.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran awal sebesar Rp1,49 triliun dan mengajukan tambahan Rp5,1 triliun untuk pemulihan komprehensif. Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp1,71 triliun.

Meski mendukung penuh penambahan anggaran, Sonny menekankan pentingnya validasi data yang akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan. Menurutnya, data yang tepat diperlukan untuk mengetahui secara rinci kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan di wilayah terdampak, sehingga bantuan, rehabilitasi, dan rekonstruksi dapat tepat sasaran.

“Namun demikian, saya minta kepada para menteri (Menteri Pertanian, Menteri KKP, dan Menteri Kehutanan) untuk melakukan validasi data. Karena keputusan akan tepat jika data yang dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan/mencari solusi juga tepat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Sonny mendorong agar penanganan pemulihan pascabencana di Sumatera dilakukan secara holistik dan terkoordinasi dengan baik antar kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah.

Koordinasi yang solid dinilai penting agar seluruh aspek kehidupan masyarakat dan wilayah terdampak dapat ditangani secara menyeluruh, terukur, dan mampu pulih sepenuhnya serta lebih tangguh ke depannya.

“Dari apa yang disampaikan oleh para anggota komisi IV dari Dapil Aceh, Sumut, dan Sumbar. Proses pemulihan itu tidak sederhana dan perlu penanganan yang holistik, sehingga koordinasi antar seluruh lembaga adalah hal yang sangat perlu dilakukan,” ungkapnya.

“Tanpa koordinasi yang baik diantara lembaga yang ada, maka bisa dipastikan akan memperlama masa dampak bencananya,” sambung Sonny.

Dia juga minta agar seluruh pemangku kepentingan melibatkan langsung masyarakat terdampak dalam proses pemulihan. Pelibatan ini dinilai penting, terutama bagi warga yang kehilangan mata pencaharian akibat bencana.

“Hal lain yang penting juga untuk dilakukan adalah pelibatan masyarakat terdampak yang saat ini kehilangan mata pencaharian untuk ikut bekerja dalam proyek pemulihan bencana ini,” sebut Sonny.

Agar program pemulihan pascabencana berjalan efektif, imbuhnya, perlu disusun indikator yang jelas, ruang lingkup yang terdefinisi dengan baik, serta skala prioritas yang terstruktur, tepat sasaran, dan dilaksanakan secara transparan.

“Tak kalah penting juga adalah indikator, ruang lingkup, serta prioritas dalam program pemulihan ini harus disampaikan secara jelas agar mudah dalam melakukan pengawasan dan evaluasinya,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Sonny juga secara khusus meminta Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk tidak hanya fokus pada pemulihan wilayah terdampak, tapi juga memperkuat langkah mitigasi agar bencana serupa tidak kembali terulang di masa mendatang.

“Khusus kepada Menteri Kehutanan, selain harus fokus dalam upayanya melakukan pemulihan wilayah pasca bencana juga harus mulai melakukan antisipasi atau mitigasi atas kemungkinan adanya kebakaran hutan, mengingat sudah mulai ada penambahan titik hotspot di wilayah Indonesia,” pungkasnya. (red)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS