Sabtu
31 Oktober 2026 | 7 : 44

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Ini, Strategi Anti-Mainstream yang Jadikan Banyuwangi Kabupaten Terinovatif

pdip-jatim-anas-kemenPAN-RB1

BANYUWANGI – Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas memaparkan sejumlah strategi anti-mainstream yang dilakukan untuk mengembangkan daerah, dalam forum evaluasi kinerja pelayanan publik yang digelar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PAN RB), Jumat (22/11/2019).

Di acara yang dihadiri Men-PAN RB Tjahjo Kumolo, dan lebih dari 400 perwakilan daerah se-Indonesia itu, Anas memaparkan pentingnya langkah terobosan bagi pemerintah daerah.

“Kita di daerah punya keterbatasan dana, SDM, dan waktu. Maka harus berinovasi, bikin langkah anti-mainstream. Kalau tidak, ya pengembangan daerah bakal flat,” ujar Anas.

Bupati yang baru saja meluncurkan buku “Anti-Mainstream Marketing” Ini memaparkan, sejumlah pelayanan publik anti-mainstream yang dikerjakan di Banyuwangi, antara lain Setiap Dinas adalah Dinas Pariwisata, Dari Kota Santet Menuju Kota Internet, Semakin Terbawah Semakin Prioritas Teratas, Semakin Misteri Semakin Diminati, Semakin Tersembunyi Semakin Dicari, hingga Rumah Sakit Bukan Tempat Orang Sakit.

”Contoh langkah anti-mainstream adalah paradigma kita bahwa setiap dinas adalah Dinas Pariwisata adalah wujud dari tourism centered economy, ekonomi yang bersumbu pada pariwisata. Maka contohnya, sektor perindustrian bergerak ke pariwisata dengan mendorong pengembangan Museum Kereta Api saat PT INKA dalam proses membangun pabrik kereta terbesar se-ASEAN di Banyuwangi,” jelas Anas.

Dalam hal pelayanan publik, Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) ini juga menekankan proses transformasi berdasarkan pendekatan ”dari kota santet menuju kota internet”.

Banyuwangi yang dulu dikenal dengan citra klenik, kini menuju daerah dengan pelayanan publik berbasis digital. Sebanyak 189 desa sudah teraliri fiber optic untuk menunjang pelayanan publik.

”Di banyak desa sudah dikembangkan self service di mana warga kampung saat mengurus dokumen tidak perlu bertemu petugas,” papar Anas.

Dia juga memaparkan inovasi terbaru di Banyuwangi, yaitu “One Student One Client”, di mana satu mahasiswa jurusan kesehatan mendampingi satu ibu hamil. Para mahasiswa itu diajak mendampingi ibu hamil berisiko tinggi untuk memantau kesehatan dan asupan gizinya.

Anas mencontohkan jurus kreatif lainnya, seperti ”semakin misteri semakin diminati” pada Taman Nasional Alas Purwo. Selain dikenal sebagai taman nasional yang telah ditetapkan sebagai cagar biosfer dunia, Alas Purwo juga kaya akan kearifan lokal nilai-nilai leluhur.

”Berkat sejumlah kemasan, tingkat kunjungan ke Alas Purwo melonjak pesat, bahkan 2018 lalu dikunjungi lebih dari 211.000 orang,” ujar Anas.

Karena beragam inovasi itulah, Kemendagri dua tahun berturut-turut pada 2018 dan 2019 menempatkan Banyuwangi sebagai Kabupaten Terinovatif peringkat pertama dari kabupaten seluruh Indonesia.

Sementara itu, MenPAN-RB Tjahjo Kumolo mengatakan kepemimpinan yang inovatif menjadi kunci dalam menciptakan terobosan untuk meningkatkan pelayanan publik.

Menurut Tjahjo, inovasi dari kepala daerah, instansi dan lembaga pelayanan publik dapat membuat pelayanan menjadi lebih cepat dan efektif.

“Prinsipnya pemerintah harus optimal berani membuat inovasi sekecil apapun tujuannya untuk melayani masyarakat. Jadi kuncinya adalah kepemimpinan kepala daerah atau pimpinan yang berani membuat terobosan,” ujar Tjahjo dalam acara “Penyampaian Hasil Evaluasi dan Penghargaan Pelayanan Publik Wilayah II Tahun 2019”, di Bilangan Pacenongan, Jakarta Pusat, Jumat (22/11/2019).

Tjahjo menegaskan, perbaikan pelayanan publik harus meningkatkan kemudahan berusaha. Tak hanya itu, melalui pelayanan publik, pemerintah harus bisa memfasilitasi keterbatasan masyarakat.

“Hal-hal kecil sampai warga masyarakat yang tidak mampu, yang tidak bisa makan pun juga digerakkan dan diorganisasi,” ungkap Tjahjo.

Dia melanjutkan, kunci utama perbaikan pelayanan publik adalah komitmen pimpinan daerah dan kepala organisasi perangkat daerah (OPD). Di sisi lain, instansi pemerintah harus bisa memangkas alur birokrasi dan bekerja di luar rutinitas.

“Harus berani membuat terobosan, sehingga masyarakat bisa tersenyum dapat pelayanan terbaik,” imbuhnya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Artikel Terkini

SEMENTARA ITU...

Pemkot Surabaya Kembangkan Taman Hutan Kota Jeruk, Warga Desil 1 hingga 3 Diprioritaskan Kelola Usaha

SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyiapkan pengembangan Taman Hutan Kota Jeruk di Kecamatan ...
LEGISLATIF

Bangun Ekonomi Berbasis Zero Waste, Sri Untari Gandeng Warga Empat Desa di Kabupaten Malang

MALANG – Empat desa di Kabupaten Malang disiapkan menjadi proyek percontohan pengelolaan sampah berbasis zero waste ...
EKSEKUTIF

Museum Penataran Expo 2026 Angkat Warisan Budaya Takbenda, Pemkab Blitar Luncurkan Reservasi Online

BLITAR – Museum Penataran Expo 2026 menjadi upaya Pemerintah Kabupaten Blitar mengenalkan kekayaan warisan budaya ...
EKSEKUTIF

Eri Cahyadi Larang Pungutan Perpisahan Siswa SD-SMP Negeri Surabaya, Dispendik Tegur Kasek

SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melarang sekolah negeri membebani orang tua murid dengan pungutan ...
KRONIK

Wabup Ngawi Pastikan Bantu Perbaikan Rumah Rusak Terdampak Angin Kencang

NGAWI – Hujan disertai angin kencang menerjang Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Kamis (29/10/2026) petang. Cuaca ...
KRONIK

Peternak Ayam Terpuruk, Sonny Desak Pemerintah Kendalikan Harga Telur dan Pakan

BANYUWANGI – Kondisi peternak ayam petelur yang terus merugi akibat rendahnya harga telur dan tingginya biaya pakan ...