Rabu
24 Juni 2026 | 5 : 54

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Ini, Strategi Anti-Mainstream yang Jadikan Banyuwangi Kabupaten Terinovatif

pdip-jatim-anas-kemenPAN-RB1

BANYUWANGI – Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas memaparkan sejumlah strategi anti-mainstream yang dilakukan untuk mengembangkan daerah, dalam forum evaluasi kinerja pelayanan publik yang digelar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PAN RB), Jumat (22/11/2019).

Di acara yang dihadiri Men-PAN RB Tjahjo Kumolo, dan lebih dari 400 perwakilan daerah se-Indonesia itu, Anas memaparkan pentingnya langkah terobosan bagi pemerintah daerah.

“Kita di daerah punya keterbatasan dana, SDM, dan waktu. Maka harus berinovasi, bikin langkah anti-mainstream. Kalau tidak, ya pengembangan daerah bakal flat,” ujar Anas.

Bupati yang baru saja meluncurkan buku “Anti-Mainstream Marketing” Ini memaparkan, sejumlah pelayanan publik anti-mainstream yang dikerjakan di Banyuwangi, antara lain Setiap Dinas adalah Dinas Pariwisata, Dari Kota Santet Menuju Kota Internet, Semakin Terbawah Semakin Prioritas Teratas, Semakin Misteri Semakin Diminati, Semakin Tersembunyi Semakin Dicari, hingga Rumah Sakit Bukan Tempat Orang Sakit.

”Contoh langkah anti-mainstream adalah paradigma kita bahwa setiap dinas adalah Dinas Pariwisata adalah wujud dari tourism centered economy, ekonomi yang bersumbu pada pariwisata. Maka contohnya, sektor perindustrian bergerak ke pariwisata dengan mendorong pengembangan Museum Kereta Api saat PT INKA dalam proses membangun pabrik kereta terbesar se-ASEAN di Banyuwangi,” jelas Anas.

Dalam hal pelayanan publik, Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) ini juga menekankan proses transformasi berdasarkan pendekatan ”dari kota santet menuju kota internet”.

Banyuwangi yang dulu dikenal dengan citra klenik, kini menuju daerah dengan pelayanan publik berbasis digital. Sebanyak 189 desa sudah teraliri fiber optic untuk menunjang pelayanan publik.

”Di banyak desa sudah dikembangkan self service di mana warga kampung saat mengurus dokumen tidak perlu bertemu petugas,” papar Anas.

Dia juga memaparkan inovasi terbaru di Banyuwangi, yaitu “One Student One Client”, di mana satu mahasiswa jurusan kesehatan mendampingi satu ibu hamil. Para mahasiswa itu diajak mendampingi ibu hamil berisiko tinggi untuk memantau kesehatan dan asupan gizinya.

Anas mencontohkan jurus kreatif lainnya, seperti ”semakin misteri semakin diminati” pada Taman Nasional Alas Purwo. Selain dikenal sebagai taman nasional yang telah ditetapkan sebagai cagar biosfer dunia, Alas Purwo juga kaya akan kearifan lokal nilai-nilai leluhur.

”Berkat sejumlah kemasan, tingkat kunjungan ke Alas Purwo melonjak pesat, bahkan 2018 lalu dikunjungi lebih dari 211.000 orang,” ujar Anas.

Karena beragam inovasi itulah, Kemendagri dua tahun berturut-turut pada 2018 dan 2019 menempatkan Banyuwangi sebagai Kabupaten Terinovatif peringkat pertama dari kabupaten seluruh Indonesia.

Sementara itu, MenPAN-RB Tjahjo Kumolo mengatakan kepemimpinan yang inovatif menjadi kunci dalam menciptakan terobosan untuk meningkatkan pelayanan publik.

Menurut Tjahjo, inovasi dari kepala daerah, instansi dan lembaga pelayanan publik dapat membuat pelayanan menjadi lebih cepat dan efektif.

“Prinsipnya pemerintah harus optimal berani membuat inovasi sekecil apapun tujuannya untuk melayani masyarakat. Jadi kuncinya adalah kepemimpinan kepala daerah atau pimpinan yang berani membuat terobosan,” ujar Tjahjo dalam acara “Penyampaian Hasil Evaluasi dan Penghargaan Pelayanan Publik Wilayah II Tahun 2019”, di Bilangan Pacenongan, Jakarta Pusat, Jumat (22/11/2019).

Tjahjo menegaskan, perbaikan pelayanan publik harus meningkatkan kemudahan berusaha. Tak hanya itu, melalui pelayanan publik, pemerintah harus bisa memfasilitasi keterbatasan masyarakat.

“Hal-hal kecil sampai warga masyarakat yang tidak mampu, yang tidak bisa makan pun juga digerakkan dan diorganisasi,” ungkap Tjahjo.

Dia melanjutkan, kunci utama perbaikan pelayanan publik adalah komitmen pimpinan daerah dan kepala organisasi perangkat daerah (OPD). Di sisi lain, instansi pemerintah harus bisa memangkas alur birokrasi dan bekerja di luar rutinitas.

“Harus berani membuat terobosan, sehingga masyarakat bisa tersenyum dapat pelayanan terbaik,” imbuhnya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Artikel Terkini

SEMENTARA ITU...

Kwarcab Pramuka Surabaya Desak Pemkot Bangun Bumi Perkemahan, Dinilai Mendesak untuk Pendidikan Karakter

Kwarcab Gerakan Pramuka Kota Surabaya mendesak Pemkot Surabaya segera merealisasikan pembangunan Bumi Perkemahan. ...
RUANG MERAH

Revolusi Keolahragaan dalam Imaji Bung Karno

Oleh: Eri Irawan PUBLIK Indonesia selama ini lebih banyak mengenal Soekarno sebagai pemimpin politik yang sanggup ...
KABAR CABANG

Irigasi Sepanjang 2 Kilometer di Desa Waruwetan Diuruk Perusahaan, Pemdes Lapor DPRD Lamongan

LAMONGAN – Pemerintah Desa Waruwetan Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan bersama warga dan elemen masyarakat mengadu ...
KABAR CABANG

Haul Bung Karno di Bangkalan: Warisi Apinya, Jangan Abunya

BANGKALAN – DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bangkalan menggelar peringatan Haul ke-56 Bung Karno dengan doa bersama ...
LEGISLATIF

Usul MBG Berbasis Sekolah, Ketua DPRD Kota Malang Amithya Nilai Lebih Aman dan Mudah Diawasi

Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita mengusulkan program Makan Bergizi Gratis dijalankan dengan ...
LEGISLATIF

Fraksi PDIP DPRD Jember Soroti Mundurnya Dirut Perumdam Terpilih , Khawatir Ganggu Kepercayaan Publik

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember menyoroti pengunduran diri Direktur Utama terpilih Perumdam Tirta Pandalungan ...