SURABAYA – Wali Kota Tri Rismaharini membeberkan cara mengefektifkan aparatur sipil Negara (ASN), khususnya di lingkungan Pemkot Surabaya. Ini dia ungkapkan saat menjadi pemateri acara Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) yang digelar melalui video conference (vidcon), kemarin.

Dari Balai Kota Surabaya, Risma menyampaikan, sebelum menjadi wali kota, dia adalah birokrat murni di Pemkot Surabaya. Sehingga ketika menjadi Wali Kota Surabaya, pekerjaan rumah (PR) yang segera dia lakukan adalah mengefektifkan ASN supaya bekerja seefektif dan seefisien mungkin.

“Kalau saya mengatur perorang, tentu sulit. Makanya saya harus melakukan berbagai terobosan supaya mereka bisa bekerja efektif,” kata Risma.

Berbagai terobosan yang dilakukannya adalah dengan membuat sistem yang seluruhnya memanfaatkan elektronik.

Akhirnya, lahirlah e-government ala Risma, yang di dalamnya terdapat e-procurement, e-Budgeting. Aplikasi ini melalui konsep Government Resource Management System (GRMS).

Berbagai aplikasi terus tercipta di lingkungan Pemkot Surabaya, hingga saat ini sudah mencapai ratusan aplikasi atau sistem. Sistem e-Government di Pemkot Surabaya dibagi menjadi beberapa bagian, di antaranya sistem pengelolaan keuangan daerah, e-SDM, e-Monitoring, e-Education, e-Office, Sistem Siaga Bencana 112, Pajak Online, e-Permit, e-Health, Simprolamas (sistem informasi program layanan masyarakat), e-Dishub dan Media Center.

Secara lebih rinci, sistem pengelolaan keuangan daerah terdiri dari e-Planning yang dibagi lagi dengan sistem e-Musrembang, e-DevPlan, dan e-Deployment. Selain e-Planning, ada pula e-Budgeting, e-DPA, e-Project, e-Procurement, e-Delivery, e-Payment, e-Accounting, e-inventory, e-SIMBADA, e-Controlling, e-Peformance, e-Tax, e-Audit, dan Fasum-fasos.

Sedangkan e-SDM di dalamnya ada tes CPNS, gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi, dan pensiunan. Sementara e-Monitoring di dalamnya ada CCTV/SITS, penertiban reklame, pajak dan retribusi, operasi yustisi, monitoring sampah, monitoring permakanan, monitoring ketinggian air.

Lalu e-Education di dalamnya ada penerimaan murid baru, tryout online, rapor online, penerimaan kepala sekolah online, dan radio visual. Di dalam e-Office terdapat e-Surat dan e-Jadwal. Sedangkan pajak online meliputi pajak restoran, pajak parkir, pajak hotel dan PBB.

Untuk e-Permit di dalamnya ada SSW online dan mobile serta e-Lampid. Khusus untuk e-Dishub di dalamnya ada uji kir, traffic, parkir, perijinan, terminal, dan angkutan. Sementara untuk media center, pemkot menyediakan e-Wadul, e-Sapawarga, Surabaya.go.id, twitter, Facebook, Youtube dan call center/SMS.

“Jadi, semuanya sudah berbasis elektronik, sehingga saat ini sudah tidak ada kuitansi-kuitansi di kami. Bahkan, saya juga sering disposisi surat hanya melalui HP ini ketika berada di lapangan atau di luar negeri dan itu biasanya saya kerjakan di luar jam kerja,” jelasnya.

Wali kota yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan ini juga memastikan bahwa melalui berbagai sistem elektronik ini, tentu bisa menghemat biaya dan menghemat waktu. Kara itu, meskipun banyak ASN pensiun dan penerimaan ASN kurang, Pemkot Surabaya tidak terlalu bermasalah, karena sudah dibantu dengan sistem elektronik ini.

Selain itu, Presiden UCLG ASPAC ini juga menjelaskan bahwa di masa pandemi ini, pelajar SD dan SMP di Surabaya tidak terlalu kaget, karena selama ini ujiannya sudah terbiasa via online. Bahkan, mulai penerimaan hingga ujian, rapor dan sebagainya sudah via online.

“Saya juga desain khusus tempat duduk atau bangku sekolah mereka, sehingga tidak bisa mencontek satu sama lainnya. Sempat ada yang mengeluh memang siswa karena menggunakan ujian online dan nilainya tidak sebagus di daerah lain, tapi saya yakinkan kepada mereka yang terpenting adalah kejujuran, karena ini mungkin yang akan mengantarkan mereka berhasil kelak,” tuturnya.

Selain Risma, acara Lemhanas itu menghadirkan narasumber Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo. Acara yang mengangkat topik penguatan integritas pemimpin dalam kehidupan nasional itu diikuti 100 peserta, yang terdiri dari TNI AD, TNI AL, TNI AU, Polri, Kementerian, LPNK, lembaga non struktural, BUMN, pemerintah provinsi, tokoh masyarakat, partai politik, Kopertis, organisasi masyarakat, dan 10 orang dari negara sahabat. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS