oleh

Ini, 4 Catatan untuk Perda Penggabungan PT JIM ke dalam PT PJU

SURABAYA – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Timur menyetujui Raperda  Penggabungan PT Jatim Investmen Management (JIM) kedalam PT Petrogas Jatim Utama (PJU) untuk disahkan menjadi peraturan daerah.

Meski demikian, ada empat hal yang harus diperhatikan Pemprov Jatim. Menurut juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Gunawan empat hal itu sebagai rekomendasi fraksinya terkait pengesahan Perda tentang Penggabungan PT JIM ke dalam PT PJU.

Kesatu, dengan bergabungnya PT JIM ke dalam PT PJU, sebut Gunawan, niscaya struktur penyertaan modal BUMD pada jajaran Pemprov Jatim, juga mengalami perubahan. Pihaknya minta agar penyertaan modal dan aset diperhitungkan secara baik dan akuntabel.

Aset tetap yang dimiliki PT JIM berupa bangunan dermaga dan fasilitas tangki timbun di Gresik. Sedang aset tetap PT PJU berupa bangunan kantor di Jakarta, tanah dan bangunan SPPBE di Jombang.

“Aset tetap tersebut, serta aset bergerak berupa kendaraan, peralatan produksi dan peralatan kantor PT JIM dan PT PJU jangan sampai hilang pada saat proses penggabungan,” kata Gunawan, Senin (19/12/2016).

Kedua, lanjut Gunawan, dengan dileburnya PT JIM ke dalam PT PJU, pihaknya minta agar produktivitas PT. PJU secara nyata diimplementasikan melalui pemberian kontribusi ke PAD secara signifikan.

“Jangan sampai justru mengalami kerugian atau hanya menyetor PAD sekadarnya saja atau minimalis,” ujarnya.

Ketiga, tambah dia, selain memberi kontribusi PAD, PT PJU harus juga mampu menjadi motor pertumbuhan ekonomi Jawa Timur, baik pada sektor migas maupun sektor kepelabuhan.

“Jangan justru menjadi beban ekonomi. PT PJU harus lincah berinovasi dan mencari peluang yang ada, agar menjadi daya ungkit bagi perekonomian Jawa Timur,” harapnya.

Rekomendasi terakhir, Fraksi PDI Perjuangan setuju dengan laporan Komisi C, bahwa rencana strategis PT PJU yang akan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, pembentukan anak perusahaan, pengembangan usaha yang membutuhkan investasi besar, dan lain-lain kegiatan yang berisiko tinggi hendaknya dikomunikasikan ke DPRD, baik sebelum dibawa ke RUPS ataupun sesudah diputuskan.

“Ini merupakan bagian dari upaya DPRD Jawa Timur untuk memberi masukan dan mengawasi agar anggaran dan aset masyarakat Jawa Timur yang ada di PT PJU ini dapat dioptimalkan sebaik mungkin,” ucap dia.

Upaya penggabungan BUMD ini, imbuh Gunawan, merupakan bagian dari ikhtiar perjuangan membangun masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila.

“Kita tidak boleh putus asa. Kita tidak boleh bosan melakukan segala daya upaya untuk kepentingan rakyat. Kita harus ulet, pantang menyerah dalam menghadapi segala kesukaran,” tuturnya. (goek)