JEDDAH – Dewan Perwakilan Luar Negeri (DPLN) PDI Perjuangan Saudi Arabia kembali menerima pengaduan seorang WNI di Kota Riyadh, Saudi Arabia yang berprofesi sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI).

TKI tersebut, yakni Maulida Agustina (19), asal Lombok Tengah NTB. Dia minta bantuan untuk dapat dipulangkan ke Indonesia.

Wakil Ketua Bidang Hubungan Perwakilan RI dan Pemerintah Setempat DPLN PDI Perjuangan Saudi Arabia Sadiri Sadimun mengatakan, Maulida merupakan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

“Karena dia dikirim ke Saudi Arabia setelah diberlakukannya Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada Pengguna Perseorangan di Negara-negara Kawasan Timur–Tengah,” jelas Sadimun, Sabtu (18/6/2016).

Selama ini, ungkap Sadimun, Maulida tidak bisa berkomunikasi dengan kedua orangtua dan anaknya. Saat ini dia mengaku tidak tahan, serta takut terhadap gerak gerik majikan pria, yang selalu berperilaku serta berbicara tidak baik terhadap dirinya.

Maulida berangkat ke Saudi Arabia dan bekerja di  Riyadh pada 17 Januari 2016. Dia berangkat menjadi TKI di Saudi Arabia melalui jalur non prosudural. Setibanya di Riyadh, Maulida langsung dijemput majikannya.

“Saat ini kita sudah dapat berkomunikasi dengan Maulida melalui aplikasi imo, yang dia gunakan dengan nomor kontak Indonesia,” jelas Sadiri Sadimun.

Pihaknya sudah menghubungi kedua orangtua Maulida di NTB. Mereka mengakui bahwa selama berangkat ke Saudi Arabia, Maulida belum pernah menghubungi kedua orangtuanya.

“Maulida hanya bisa berbicara dengan pamannya melalui jejaring sosial facebook, karena dia tidak diberi nomor telepon seluler Saudi Arabia,” sambungnya.

Terkait hal tersebut, Wakil Ketua Bidang Perempuan dan Anak PDIP Saudi Sofiyah Jusan  mempertanyakan keseriusan Pemerintah RI, khususnya Kementerian Tenaga Kerja dalam menegakkan Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 260 Tahun 2015.

Bila tidak ada langkah tegas atau upaya solusi yang dilakukan pemerintah pusat, kata Sofiyah, korban trafficking yang dialami WNI khususnya perempuan akan terus bertambah.

Atas kelalaian pemerintah pusat melalui kementerian terkait itu, sebut Sofiyah, Perwakilan RI di Saudi Arabia seperti KBRI Riyadh dan KJRI Jeddah yang terkena imbasnya.

“Dari segi advokasi, WNI korban TPPO yang menggunakan visa ziarah atau umroh akan lemah dalam segi perlindungannya. Karena mereka tidak mempunyai payung hukum terkait ketenagakerjaan,” jelas Sofiyah.

Pengaduan Maulida, tambah dia, segera dilaporkan ke KBRI Riyadh. Pihaknya  berharap pengaduan Maulida dapat ditindaklanjuti dalam waktu singkat oleh pihak Perwakilan RI.

“Hal ini demi menyelamatkan dari tindakan sewenang–wenang majikan laki-laki,” ujarnya. (goek)