MALANG – Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program sekolah rakyat di Kota Malang. Evaluasi dilakukan agar program strategis nasional ini tak muspro.

Amithya menilai sejauh ini kewenangan pemerintah daerah untuk turut andil dalam suksesi program ini masih minim. Mereka tidak leluasa untuk bergerak lebih jauh untuk mengoptimalkan sekolah rakyat.

“Sebagai contoh, soal minta bangun pagar keamanan sekolah itu tidak bisa. Padahal inikan agar siswa terjamin keamanannya. Tapi karena tidak bisa, ya sudah pemda berlakukan sistem jaga saja,” ujar Mia, sapaan akrabnya, Rabu (20/8/2025).

Selain itu, dalam pelaksanaannya, siswa sekolah rakyat tentu memerlukan proses adaptasi di lingkungan baru. Terlebih mereka harus tinggal di asrama selama menjalani pendidikan.

Oleh karena itu, mereka masih memerlukan perhatian dan dukungan langsung dari orang tuanya.

“Soal ini yang saya harapkan bisa ditangkap oleh Pemkot Malang. Sehingga bagaimana caranya meskipun orang tua di luar tapi masih bisa memberi dukungan emosional kepada anak,” kata dia.

Tak hanya itu, politisi PDI Perjuangan tersebut juga menyoroti minimnya fasilitas kesehatan di sekolah rakyat.

Dia menilai bahwa layanan kesehatan di sekolah rakyat perlu diberikan armada mobil untuk mengantarkan siswa yang sakit. Namun, saat ini di sekolah rakyat hanya ada sepeda motor.

Di sisi lain, soal pemenuhan tenaga pendidik hingga wali asuh di sekolah rakyat, Amithya menyebut bahwa semua sudah on progres. meski diakui masih belum semua terpenuhi. Dia berharap sekolah rakyat benar benar menghasilkan siswa berkualitas.

Menurutnya, fasilitas yang disiapkan untuk siswa sekolah rakyat juga cukup baik. Misalnya saja soal biaya hidup pendidikan, per siswa dianggarkan sebesar Rp 48,5 juta per tahun.

“Saya kira angka ini sudah luar biasa. Sebenarnya program ini kan bagus banget, makanya harus kita dukung agar optimal,” pungkasnya. (ull/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS