ISTAMBUL – Ketua DPR RI Puan Maharani menerima estafet keketuaan forum parlemen MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia) dari Turki. Puan pun memastikan keketuaan DPR RI pada forum konsultatif 5 parlemen negara itu siap jembatani perbedaan tiap negara.

Seremoni serah terima keketuaan forum parlemen MIKTA tahun 2023 dilakukan usai acara 8th MIKTA Speakers’ Consultation yang digelar di Istanbul, Turki, Kamis (9/3/2023).

Di tingkat pemerintah, Indonesia juga menerima estafet keketuaan MIKTA dari Turki yang diwakili oleh Menlu Retno Marsudi di New Delhi, India, beberapa hari lalu.

Untuk forum parlemen MIKTA, Puan menerima estafet keketuaan dari Ketua Majelis Agung Nasional Turki, Mustafa Şentop. Dengan serah terima tersebut, DPR RI akan menjadi Ketua forum parlemen MIKTA selama setahun ke depan.

Saat menyampaikan sambutan, Puan mengapresiasi Turki yang dinilai telah sukses sebagai Ketua MIKTA tahun 2022 dan juga dalam menyelenggaraan MIKTA Speakers Consultation ke-8.
 
“Saya telah melihat kepemimpinan dan komitmen yang kuat dari Majelis Agung Nasional Turki meski baru dilanda bencana, untuk tetap mengadakan pertemuan MIKTA ini, guna memajukan kerjasama parlemen negara anggota MIKTA,” ungkap Puan.

Puan mengatakan, suatu kehormatan bagi DPR RI dalam menerima keketuaan MIKTA dan menjadi tuan rumah MIKTA Speakers‘ Consultation berikutnya.
 
“Saya berkomitmen untuk menggunakan kewenangan saya sebagai Ketua DPR RI untuk melanjutkan kesuksesan yang telah dicapai oleh Majelis Agung Nasional Turki pada pertemuan kali ini,” tutur Puan perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Sebagai Ketua MIKTA 2023, Indonesia telah menetapkan 3 prioritas yakni pada isu memperkuat multilateralisme, pemulihan inklusif, dan transformasi digital.

Menurut Puan, isu-isu tersebut diharapkan dapat menjadikan peran MIKTA sebagai middle power agar semakin relevan di saat dunia menghadapi berbagai tantangan global.

“Karena permasalahan global ini tidak dapat diselesaikan oleh kekuatan besar saja. Saya berharap bahwa keketuaan Indonesia dapat menunjukkan peran MIKTA dalam menjembatani perbedaan antara negara maju dan berkembang dan antara berbagai kekuatan utama dunia,” paparnya.

Ketua DPP PDI Perjuangan ini berharap, parlemen MIKTA dapat mempengaruhi pemerintahnya masing-masing untuk terus memperkuat kerja sama internasional dan multilateralis. Ia menegaskan, harus ada upaya dalam mencari kesamaan pandangan dan bukannya memperbesar perbedaan.

“Parlemen negara MIKTA perlu untuk duduk bersama di sela-sela pertemuan parlemen internasional untuk bertukar pikiran tentang isu-isu yang menjadi kepentingan bersama,” ujar Puan.

DPR RI disebut berkomitmen penuh untuk memajukan kerja sama di antara negara anggota MIKTA. Oleh karenanya, Puan menantikan pertemuan forum konsultasi parlemen MIKTA ke-9 di Indonesia.
 
“Sekali lagi, saya ucapkan sampai jumpa pada pertemuan MIKTA Speakers‘ Consultation berikutnya di Indonesia,” sebut cucu Bung Karno tersebut.

Agenda 8th MIKTA Speakers’ Consultation sendiri menghasilkan deklarasi bersama untuk diadopsi oleh 5 anggotanya. Ada sejumlah poin dalam deklarasi bersama yang disepakati parlemen-parlemen anggota MIKTA.

Deklarasi bersama itu berisi tentang tantangan dan peluang yang dihadapi parlemen nasional di abad ke-21 dan upaya parlemen mempromosikan multilateralisme serta mengatasi saling ketergantungan global.

Dalam deklarasi itu juga turut menyampaikan dukacita dari parlemen-parlemen anggota MIKTA atas bencana gempa bumi yang melanda Turki bulan Februari lalu. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS