JAKARTA – Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menanggapi protes Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini terkait dua mobil PCR dari BNPB yang dialihkan ke daerah lain oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jawa Timur.

Hasto mempertanyakan dasar Pemerintah Provinsi Jatim mengalihkan bantuan dua mobil PCR tersebut.

“Sangatlah disayangkan jika bantuan dua mobil laboratorium dari BNPB untuk Kota Surabaya dipindahkan tanpa mempertimbangkan skala prioritas dan aspek strategis di dalam pencegahan Covid-19 di Kota Pahlawan tersebut,” kata Hasto, Sabtu (30/5/2020).

Baca juga: Surabaya Bisa Jadi Wuhan, Gus Nabil: Jangan Bingungkan Warga!

Dia berharap Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Jatim lebih bijak dalam menentukan prioritas di tiap wilayah.

Pasalnya, kata Hasto, Surabaya merupakan kota dengan penduduk terbanyak di Jatim. Selain itu, sejumlah rumah sakit rujukan penanganan Covid-19 ada di Surabaya.

Hasto juga minta setiap kebijakan tidak perlu dikaitkan dengan rivalitas politik dan menghindari ego kepemimpinan.

“PDI Perjuangan berharap agar Gubernur dan Gugus Tugas Covid-19 Jawa Timur dapat lebih bijak dan mampu melihat skala prioritas atas setiap kebijakannya dengan memerhatikan kepentingan rakyat, tanpa perlu menghadirkan rivalitas politik yang tidak perlu, dan harus menghindari ego kepemimpinan,” ucap Hasto.

Dia pun mengimbau agar seluruh pihak mengedepankan kerja sama dan musyawarah dalam penanganan Covid-19. Hasto menegaskan kepentingan rakyat mesti menjadi prioritas.

“Dalam sutuasi yang tidak mudah seperti ini, musyawarah, gotong royong, kemanusiaan, serta keberpihakan bagi rakyat harus di kedepankan,” tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Risma menjadwalkan tes Covid-19 bagi sejumlah warga di Surabaya pada Jumat (29/5/2020). Namun, jadwal tes Covid-19 itu batal lantaran dua mobil laboratorium PCR dari BNPB yang diprioritaskan untuk Kota Surabaya, dialihkan ke daerah lain.

Oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jawa Timur, mobil PCR itu dialihkan ke Tulungagung dan Lamongan sehingga batal beroperasi di Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Surabaya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS