Sabtu
06 Juni 2026 | 7 : 15

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Hari Yulianto Dorong Raperda Perlindungan Perempuan dan Anak Berbasis Data dan Responsif Krisis

IMG_1942_copy_1167x796
Anggota DPRD Jawa Timur, Hari Yulianto.

SURABAYA – Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Hari Yulianto menegaskan, agar upaya perlindungan perempuan dan anak tidak hanya bersifat normatif, tapi juga memiliki sistem yang terukur dan bisa dievaluasi.

Hal itu dia sampaikan sebagai bagian dari upaya memperkuat payung hukum perlindungan kelompok rentan di daerah, yang saat ini tengah dibahas dalam bentuk rancangan peraturan daerah (Raperda).

Hari Yulianto menekankan pentingnya perencanaan yang berbasis data dan indikator kinerja yang jelas. Menurutnya, pendekatan berbasis bukti adalah fondasi dari kebijakan yang efektif dan berkelanjutan.

“Rencana aksi daerah harus disusun berbasis data dan dilengkapi target operasional yang realistis, agar capaiannya dapat dievaluasi secara periodik,” kata Hari Yulianto di Surabaya, Rabu (4/6/2025).

Politisi PDI Perjuangan yang akrab disapa Hari Ketjeng itu juga menyoroti pentingnya dukungan anggaran yang konsisten dalam APBD, serta penguatan kelembagaan dan SDM pelaksana di daerah.

Ini termasuk mendorong pengembangan sistem layanan pengaduan digital yang aman dan menjamin perlindungan data korban.

Selain itu, perhatian khusus diberikan pada aspek perlindungan dalam kondisi darurat seperti bencana alam atau krisis sosial yang sering kali berdampak lebih besar terhadap perempuan dan anak.

“Perempuan dan anak harus mendapat perhatian khusus dalam situasi darurat seperti bencana alam atau krisis ekonomi, karena mereka adalah kelompok paling rentan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Wakil Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jatim tersebut mendorong keterlibatan publik secara aktif dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Literasi digital, edukasi, serta partisipasi tokoh agama dan masyarakat dianggap penting sebagai strategi pencegahan kekerasan.

Dalam hal penegakan hukum, dia mendorong adanya aturan tegas terhadap pelanggaran, sekaligus memastikan transparansi dan integrasi kebijakan ini dalam arah pembangunan daerah.

“Kami berharap Raperda ini diselaraskan dengan RPJMD 2025–2029 agar pelaksanaannya bisa mendukung pembangunan jangka menengah secara optimal,” pungkas Hari Yulianto. (yols/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

KABAR CABANG

DPC Tulungagung Gelar Bimtek Medsos bagi Kader di Tingkat Kecamatan

TULUNGAGUNG – DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tulungagung menggelar bimbingan teknis (bimtek) media sosial (medsos) di ...
LEGISLATIF

Setumpuk Beban Administrasi Pemdes, Diana Sasa Tekankan Pendampingan dan Kesiapan Infrastruktur Digital Desa

MAGETAN – Anggota DPRD Jawa Timur, Diana AV Sasa meminta pemerintah memastikan kesiapan pendampingan dan ...
LEGISLATIF

Untari Dorong Penguatan Regulasi Disabilitas untuk Menjamin Hak Kelompok Rentan

Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur Sri Untari Bisowarno mendorong penguatan regulasi perlindungan penyandang ...
LEGISLATIF

Yordan Batara Goa Soroti Banyak Perda Belum Efektif, DPRD Jatim Dorong Evaluasi Menyeluruh

Ketua Bapemperda DPRD Jawa Timur Yordan M. Batara Goa mendorong evaluasi menyeluruh terhadap perda yang telah ...
LEGISLATIF

Ony Setiawan Minta Pemerintah Lebih Serius Lindungi Peternak Ayam Petelur

Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur Ony Setiawan meminta pemerintah lebih serius memperhatikan nasib peternak ayam ...
LEGISLATIF

DPRD Jatim Soroti Ketimpangan DBHCHT, Minta Daerah Penghasil Dapat Porsi Lebih Berkeadilan

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur membawa isu strategis DBHCHT, kinerja BUMD, dan penyesuaian program ...