WONOSOBO – Rakernas IV PDI Perjuangan di Semarang mendukung rencana presiden terpilih Joko Widodo menetapkan 1 Muharram sebagai Hari Santri Nasional. Kementerian Agama juga menyambut baik rencana tersebut.
Direktur Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Nur Kholis Setiawan mengatakan, dengan ditetapkannya 1 Muharam sebagai Hari Santri Nasional, hal itu merupakan ungkapan pengakuan akan eksistensi madrasah, pondok pesantren, dan sejumlah lembaga pendidikan Islam yang akan mendorong para santrinya untuk meningkatkan kualitasnya.
“Tidak ada ruginya bagi Kementerian Agama,” kata Nur Kholis Setiawan di Wonosobo, Jawa Tengah, Senin (22/9/2014)
Saat acara penutupan Rakernas PDI Perjuangan, Sabtu (20/9/2014) malam lalu, salah satu poin rekomendasi yang dibacakan Puan Maharani menyatakan dukungan untuk menjadikan 1 Muharram sebagai Hari Santri Nasional. Rakernas IV juga minta pemerintahan baru menetapkan 1 Juni sebagai Hari Lahirnya Pancasila.
Dukungan itu merupakan bagian dari upaya memperkuat karakter kebangsaan. Pemerintahan Jokowi-JK juga diminta sungguh-sungguh meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai perjuangan dan ajaran Presiden Soekarno.
PDI Perjuangan juga minta pemerintahan Jokowi-JK membentuk lembaga yang secara khusus melaksanakan kajian, pengembangan, dan penyebarluasan kesadaran dan internalisasi empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara.
Seperti diketahui, Jokowi pernah menandatangani perjanjian dengan pengurus Ponpes Babussalam, Malang, Jumat (27/6/2014). Perjanjian itu berisi kesanggupan Jokowi menjadikan 1 Muharam sebagai Hari Santri Nasional jika terpilih sebagai presiden nanti.
Menurut Jokowi, penandatanganan perjanjian itu tak akan menjadi beban. Ia menilai, langkahnya tersebut tak bertentangan dengan komitmennya bahwa tak ada kontrak atau jual beli apapun dalam kabinet pemerintahannya nanti. “Ya itu kearifan lokal, santri kan kearifan nasional,” kata Jokowi. (pri)
