Sabtu
19 April 2025 | 8 : 38

Harga Gabah di Bawah Rp 6.500 per Kilogram, F-PDIP DPRD Jatim: Berpotensi Rugikan Petani

pdip-jatim-250123-erma

SURABAYA – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur Erma Susanti mengungkapkan, saat ini harga gabah kering panen (GKP) di beberapa daerah di bawah Rp 6.500 per kilogram.

Padahal, harga pembelian pemerintah (HPP) GKP telah ditetapkan  sebesar Rp 6.500/kg sesuai peraturan Badan Pangan Nasional (Bapanas) No 14/2025.

Menurut Erma, rendahnya harga gabah tersebut berpotensi merugikan petani dan pelaku usaha penggilingan padi.

“Kemarin kita temukan di bawah, ada masalah terkait dengan harga gabah yang saya pantau di beberapa tempat itu sudah di bawah Rp 6.500 per kilogram,” ungkap Erma Susanti di Surabaya, Selasa (15/4/2025).

Anggota Komisi B DPRD Jatim itu juga mengingatkan bahwa jika tidak ada intervensi dari pemerintah, rendahnya harga gabah ini dapat memicu gejolak di pasar.

Karena panen raya seharusnya bisa berjalan dengan baik jika gabah terserap secara optimal oleh Bulog. Sehingga tidak berdampak negatif pada inflasi dan ketersediaan komoditas beras.

“Ini yang perlu diantisipasi, jangan sampai panen raya menjadi pemicu gejolak harga. Kita sudah menghitung terkait lahan dan produktivitasnya, sehingga harus benar-benar terserap agar tidak mengganggu inflasi dan pasokan beras,” tegas legislator perempuan dari Dapil VII Jatim (Blitar Raya dan Tulungagung) ini.

Seperti diketahui, Jawa Timur saat ini memasuki musim panen padi dengan luas baku sawah mencapai 1.207.997 hektare, menyumbang 17,48 persen terhadap produksi beras nasional.

Sepanjang tahun 2024, produksi padi di provinsi ini mencapai 9,27 juta ton gabah kering giling (GKG), mengalami penurunan sebesar 0,44 juta ton atau 4,53 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Penurunan produksi ini sejalan dengan berkurangnya luas panen yang mencapai 1,62 juta hektare, turun sebesar 0,08 juta hektare atau 4,78 persen dibandingkan tahun 2023.

Jika dikonversi menjadi beras untuk konsumsi pangan penduduk, produksi beras tahun 2024 mencapai 5,35 juta ton, turun 4,53 persen dari 5,61 juta ton di tahun sebelumnya.

Meskipun terjadi penurunan secara keseluruhan, beberapa kabupaten/kota mengalami peningkatan produksi padi. Seperti Kabupaten Tuban yang mencatat produksi sebesar 523.067 ton GKG pada tahun 2024.

Sebaliknya, beberapa wilayah seperti Kabupaten Gresik, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Banyuwangi mengalami penurunan produksi. Produksi padi tertinggi pada tahun 2024 terjadi pada bulan April dengan 2,14 juta ton GKG, sedangkan produksi terendah tercatat pada bulan Januari, sekitar 0,28 juta ton GKG.

Erma berharap pemerintah, khususnya Bulog, segera mengambil langkah nyata untuk memastikan gabah petani terserap dengan harga yang layak, demi kesejahteraan petani dan stabilitas pasokan pangan di Jawa Timur.

“Kami ingin petani di Jawa Timur mendapatkan hasil yang layak dan berimbas pada stabilitasi pangan,” pungkas Erma. (yols/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

KRONIK

Bupati Sugiri Tinjau Jembatan Ambrol, Juli atau Agustus Bisa Dibangun

PONOROGO – Ambrolnya Jembatan Mingging di Desa Grogol, Kecamatan Sawoo, Ponorogo, pada 28 Maret lalu, mendapatkan ...
KABAR CABANG

DPC Tulungagung Terima Kunjungan Mahasiswa UIN Sayyid Ali Rahmatullah

TULUNGAGUNG – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Tulungagung menerima kunjungan Mahasiswa ...
KRONIK

Konsisten, Banyuwangi 13 Tahun Berturut-turut Raih WTP

BANYUWANGI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi kembali menunjukkan kinerja positif pengelolaan keuangan ...
KRONIK

Menu Makanan Bergizi Gratis di Pamekasan Disorot, DPRD Jatim Minta Perbaikan

PAMEKASAN – Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, menjadi sorotan setelah ...
EKSEKUTIF

Bupati Yani Bersyukur Pemkab Gresik Raih Opini WTP 10 Kali Berturut-turut

GRESIK – Pemerintah Kabupaten Gresik kembali mencatatkan prestasi gemilang dalam pengelolaan keuangan daerah. ...
KABAR CABANG

Soroti Parkir Berlangganan, DPC Tulungagung Beri Catatan Kritis untuk DPRD dan Pemkab

TULUNGAGUNG – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Tulungagung menyoroti Rancangan Peraturan Daerah ...