JAKARTA – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, Sonny T Danaparamita, menilai ada sebuah fenomena ganjil atas kenaikan harga beras di pasaran pada saat cadangan beras pemerintah (CBP) tercatat melimpah.

“Berdasarkan data yang disampaikan pemerintah, pada bulan Juli cadangan beras nasional sebanyak 4,2 juta ton. Seminggu yang lalu, tepatnya 24 Agustus 2025, cadangan beras Indonesia sebanyak 3,92 ton. Namun mengapa harga beras di pasaran semakin hari justru semakin naik?” ujar Sonny, Selasa (2/9/2025).

Menurutnya, fenomena ganjil tersebut harus segera dicari penyebabnya. Melalui relawan rumah aspirasinya, Sonny melakukan tinjau lapang untuk mengetahui harga beras di wilayah Situbondo, Bondowoso dan Banyuwangi.

Di beberapa tempat, jelas Sonny, angkanya melebihi dari HET maupun harga rata-rata di tingkat Provinsi Jawa Timur.

Selain itu, di Situbondo harga beras medium SPHP pun ditemukan dijual sebesar Rp14.000 atau di atas HET yang baru saja dinaikkan dari sebelumnya Rp12.500 menjadi Rp13.500 per kilogram.

Karena itu, Sonny meminta pemerintah segera turun tangan mengendalikan harga beras di pasaran agar tidak memberatkan masyarakat.

“Buat apa sekedar punya stok beras melimpah, jika akhirnya harga beras tidak terjangkau oleh masyarakat. Saya ikut mendorong agar gabah petani dapat dihargai secara layak sehingga mampu meningkatkan penghasilan mereka,” terang Sonny.

“Namun ketika ibu-ibunya membeli beras dengan harga yang tinggi, tentu niat kita semua untuk meningkatkan nilai tukar petani dan kesejahteraan keluarganya menjadi gagal,” lanjutnya.

Ia mengungkapkan, berdasarkan pengamatan, kenaikan harga beras saat ini bukan disebabkan oleh cadangan pemerintah yang menipis. Namun tata kelolanya yang tidak dirumuskan dan dilaksanakan secara serius. Karena itu, Ia minta agar Bapanas segera mencari akar persoalannya.

“Jangan sampai hanya karena menjaga stok beras kita tetap banyak, akhirnya beras-beras di gudang Bulog tidak dikeluarkan. Menjaga ketersediaan stok pangan dan keterjangkauan harga pangan adalah dua hal yang sama-sama pentingnya,” jelasnya.

“Termasuk strategi pengelolaannya juga harus dipikirkan. Jangan sampai beras yang didapat dari impor yang katanya tahun lalu menjadi disposal (tidak layak dikonsumsi) karena terlalu lamanya disimpan dalam gudang. Kalau ini terjadi, uang negara yang berasal dari rakyat akan hilang triliuan rupiah,” ungkapnya.

Sonny juga mengingatkan soal adanya disparitas harga antarwilayah yang terlalu jauh. Kalau beras di wilayah Indonesia timur menjadi langka dan harganya tinggi, hal ini akan menjadi pemicu rasa ketidakadilan.

Pada akhirnya, niat besar untuk mewujudkan pembangunan yang merata dari Sabang hingga Merauke akan semakin sulit kita wujudkan.

“Untuk itu, demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mahalnya transportasi tidak boleh dijadikan alasan tingginya ketimpangan harga beras sebagaimana yang terjadi di wilayah Indonesia timur. Sungguh tidak dibenarkan apabila masyarakat di Papua dan Maluku harus membeli beras dengan harga hingga dua kali lipat dibanding saudara-saudaranya di pulau Jawa,” tegasnya.

Sonny juga mewanti-wanti kepada Bapanas agar segera berkoordinasi dengan Bulog dan juga aparat penegak hukum untuk mengantisipasi adanya pihak-pihak tertentu yang tengah memanfaatkan kondisi dan memainkan harga beras.

Menurutnya, permainan harga beras dari para tengkulak dan spekulan dapat merugikan rakyat kecil karena terpaksa harus membeli bahan pangan dengan harga tak wajar.

“Perlu diantisipasi adaya upaya mengail di air keruh terhadap praktik spekulasi, penimbunan, atau kartel yang mempermainkan harga beras di pasar,” tandasnya. (ars/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS