Kamis
30 April 2026 | 7 : 58

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Genjot Layanan, Risma-Gus Hans Siap Naikkan Insentif Aparat Birokrasi Berprestasi

pdip-jatim-241103-debat-kedua-gus-hans

SURABAYA – Calon Wakil Gubernur Jawa Timur nomor urut 3, Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans), menekankan pentingnya birokrasi yang menjadi pelayan publik tanpa ada unsur mempersulit atau mengambil keuntungan pribadi.

Hal ini disampaikan saat segmen pertama penjelasan visi-misi dalam Debat Kedua Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur yang berlangsung di Ballroom Grand City Surabaya, Minggu (3/11/2024).

“Kita akan meningkatkan insentif kepada aparat berprestasi berdasarkan merit sistem sehingga mereka bisa bekerja dengan baik sesuai kapasitasnya dan memberikan layanan yang maksimal,” ujar Gus Hans.

Ia menambahkan, birokrasi seharusnya mengedepankan prinsip “share to others,” dimana permasalahan atau kewenangan tertentu yang bisa diserahkan ke kabupaten atau desa harus segera dialihkan, atau dikenal dengan “sharing of authority.”

Cawagub yang diusung PDI Perjuangan dan Partai Hanura ini juga mengungkapkan, komitmen mereka untuk lebih dekat dengan masyarakat, bukan hanya berkantor di Grahadi, tetapi juga di Bakorwil se-Jatim, demi pelayanan yang lebih dekat.

“Esensi kita adalah melayani masyarakat. Jangan sampai masyarakat merasa dipersulit oleh birokrasi. Birokrasi harus mempermudah layanan kepada masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, pasangannya dalam Pilgub 2024, Tri Rismaharini, menyampaikan bahwa layanan publik harus lebih dekat dengan masyarakat, terutama mengingat luasnya wilayah Jawa Timur.

“Layanan ini harus dihadirkan hingga ke daerah terpencil dengan bantuan teknologi informasi. Di desa, masyarakat bisa langsung mengakses layanan-layanan tersebut,” ujarnya.

Risma mencontohkan berbagai layanan yang perlu dihadirkan, seperti pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga layanan pengaduan lainnya. (Baca juga: Risma Soroti Tiadanya ‘Cawe-cawe’ Pemprov ke Wong Cilik di Debat Kedua Pilgub Jatim)

“Dengan teknologi informasi kita bisa menjamin kapan selesai perijinan dan biayanya bisa dipantau masyarakat. Keuangan juga transparan dan masyarakat ikut terlibat,” tutupnya. (nia/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

SEMENTARA ITU...

Dari Jual Bubur ke Tanah Suci: Kisah Mbah Marsiyah, CJH Tertua yang Dapat Kursi Roda dari Mas Dhito

Kisah Mbah Marsiyah (105), CJH tertua Indonesia asal Kediri, yang menabung dari jual bubur hingga berangkat haji ...
KABAR CABANG

DPC Sidoarjo Kirimkan Tenaga Medis dalam Peringatan Hari Buruh di Malang, 500-an Warga Manfaatkan Cek Kesehatan Gratis

SIDOARJO – DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sidoarjo memberangkatkan tenaga medis untuk mendukung perayaan Hari Buruh ...
KRONIK

Bantuan Pangan di Ngawi Jangkau 166.903 Keluarga

NGAWI – Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat Kabupaten Ngawi melalui Perum Bulog. Bantuan ...
HEADLINE

PDIP Sapa Ribuan Buruh Rokok di Malang, Tegaskan Komitmen Perjuangkan ‘Trilayak’ Jelang May Day

PDIP sapa ribuan buruh rokok di Malang jelang May Day 2026, tegaskan komitmen perjuangkan Trilayak dan hak buruh ...
LEGISLATIF

Komisi VIII DPR Minta Praktik Haji Ilegal Ditindak Tegas 

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas Pemerintah ...
KRONIK

Hasto: RUU Ketenagakerjaan Harus Berpijak pada Sejarah dan Ideologi Pembebasan Buruh

Hasto Kristiyanto menegaskan RUU Ketenagakerjaan harus berbasis ideologi pembebasan buruh dalam FGD May Day 2026 ...