BATU – Para pedagang kreatif lapangan (PKL) di area Alun-alun Kota Batu saat ini sudah masuk dalam program Inovasi Jatim Truly (Trusted Culinary).
Program itu baru diluncurkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Surabaya berkolaborasi dengan anggota Komisi IX DPR RI Krisdayanti (KD).
Setelah mendapat binaan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jawa Timur, ratusan gerobak dan kios milik PKL Alun-alun Kota Batu, ditandai dengan stiker layak serta aman dikonsumsi.
Krisdayanti menyatakan, bahwa dengan adanya stiker layak dan aman dikonsumsi produk-produk makanan dan minuman yang dijajakan sudah melalui pengawasan dari BPOM, sehingga menambah keyakinan konsumen.
“Stiker ini menjadi tanda aman dikonsumsi. Artinya, ini juga menandai keniscayaan bagi konsumen. Bahwa, produk yang dijual memang aman dikonsumsi, karena sudah melalui pengawasan BPOM Jawa Timur,” kata Krisdayanti, Kamis (2/3/2023).
Namun demikian, tanda berupa stiker yang ditempelkan tersebut jangan sampai menjadi dipalsukan. Oleh sebab itu, dinas terkait di antaranya Diskumdag dan Dinkes Kota Batu, harus melakukan pengawasan lanjutan.
“Yang dikhawatirkan, stiker ini jangan sampai jadi permainan atau dipalsukan. Makanya, dari Dinkes maupun Diskumdag harus turut mengawasi,” tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.
Oleh sebab itu, dia berharap pelaksanaan pengawasan pemasangan stiker aman konsumsi itu bisa dilakukan secara rutin juga berkala oleh Diskumdag dan Dinkes Kota Batu.
Pedagang yang mendapatkan stiker itu, menurut KD, sudah melalui pembinaan dari BPOM. Maka diharapkan semakin banyak kios yang mendapatkan terakreditasi dan dapat rekomendasi berupa stikerisasi dari BPOM, untuk menambahk kenyamanan wisatawan di wilayah Alun-Alun Kota Batu.
“Keamanan obat dan makanan ini menjadi sorotan kami di Komisi IX DPR RI. Karena, BPOM kan menjadi leading sektor dalam pengawasan. Juga, karena tugas kita mengawasi program pemerintah. Dan, lembaga ini menjadi sentralnya. Kami berharap produk siap saji yang dijual PKL Alun-alun Kota Batu selalu aman dikonsumsi lewat pengawasan BPOM Jawa Timur,” ucap legislator dari Dapil Malang Raya itu. (ace/pr)
BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS