SURABAYA – Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mendorong pembentukan mal, restoran dan kafe tangguh agar penerapan protokol kesehatan bisa dijalankan dan roda perekonomian tetap berjalan.

“Ini harus saya lakukan supaya ekonomi kota tetap berjalan. Karena itu saya butuh dukungan untuk bisa kita disiplin dan menjaga protokol secara ketat,” kata Risma di Balai Kota Surabaya, Kamis (11/6/2020).

Dia menjelaskan, kampung tangguh merupakan inisiatif Kapolda Jatim, sedangkan mal, restoran, kafe tangguh ide Kapolrestabes Surabaya.

Risma mencontohkan seperti di pusat perbelanjaan, akses jalan dibuat searah dan konsumen diwajibkan saling jaga jarak. Di kasir atau tempat pembayaran bisa dilengkapi tirai plastik untuk pembatas antara penjual dan pembeli.

“Setiap pengunjung diwajibkan menggunakan masker dan mencuci tangan sebelum masuk area pusat perbelanjaan,” ujarnya.

Risma menyebut saat ini kondisinya masih belum aman dari penyebaran Covid-19. Karena itu, dirinya membuat protokol-protokol kesehatan di semua sektor yang salah satunya di pusat perbelanjaan, restoran dan kafe.

Risma mengajak Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Jawa Timur serta Asosiasi Pengusaha Kafe dan Restoran Indonesia (APKRINDO) Jawa Timur agar disiplin menjalankan protokol kesehatan.

Namun yang terpenting, tambah dia, adalah mengubah kebiasaan pengunjung atau konsumen agar mau disiplin. “Tapi yang berat mungkin mengubah kebiasaan. Namun kita harus yakin bahwa semua itu bisa kita lakukan,” ujarnya.

Jika para pengusaha tidak disiplin dan mengabaikan protokol kesehatan, Risma khawatir penularan Covid-19 bisa saja terjadi di lingkup usaha. Sehingga hal ini dapat berimbas pada ditutupnya sektor usaha yang berdampak pula pada ekonomi yang tak berjalan.

“Yang harus kita lakukan adalah disiplin untuk aturan protokol kita. Kalau mau tidak lockdown, kita harus disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan,” tuturnya.

Pemkot Surabaya, lanjut Risma, tidak bisa memantau setiap pengunjung mal atau restoran yang datang. Makanya, dia minta dukungan pengelola pusat perbelanjaan dan restoran untuk bekerjasama dalam menerapkan protokol-protokol itu.

“Karena pengunjung tidak bisa saya pantau seperti warga dalam kantong (orang dalam pengawasan/ODP) yang kami awasi setiap harinya,” ujar wali kota yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan ini. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS