SURABAYA – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur menyoroti rendahnya dukungan fiskal pemerintah provinsi (Pemprov) terhadap isu perempuan dan anak dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2025.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Wara Sundari Renny Pramana, mengungkapkan bahwa alokasi anggaran untuk program perlindungan perempuan dan anak dalam P-APBD 2025 hanya sekitar Rp 33,2 miliar. Nominal ini jauh lebih kecil jika dibandingkan sektor ketenagakerjaan yang mencapai Rp 329,4 miliar.

“Padahal, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih sangat tinggi, ditambah maraknya kekerasan berbasis digital. Ironisnya, daya dukung fiskal justru menyusut. Tahun 2023 anggarannya sekitar Rp35 miliar, tahun 2024 menjadi Rp36 miliar, dan kini di P-APBD 2025 hanya tinggal Rp32–33 miliar,” beber Renny Pramana, Sekasa (19/8/2025).

Menurutnya, kondisi ini sangat kontras dengan realitas di lapangan. Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) menunjukkan Jawa Timur mencatat 579 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada triwulan I/2025, angka tertinggi di Indonesia.

Tren kasus perempuan terus naik sejak 2021, sementara kasus anak memang sedikit menurun pada 2024, namun tetap berada di level yang mengkhawatirkan.

Dispensasi kawin anak, sebutnya, memang turun dibandingkan puncaknya pada 2020. Tapi praktik ini masih marak.

“Tekanan terhadap layanan pelaporan, pendampingan hukum, konseling psikologis, shelter, hingga pemulihan ekonomi bagi korban kian meningkat dan kompleks. Dengan kondisi seperti ini, anggaran yang kecil jelas tidak memadai,” sebutnya.

Fraksi PDI Perjuangan menilai bahwa perlindungan perempuan dan anak bukan sekadar isu sektoral, melainkan amanat Pancasila dan konstitusi yang wajib diwujudkan melalui regulasi daerah yang adaptif dan progresif.

Namun tanpa dukungan anggaran yang memadai, sambung Renny, regulasi tersebut hanya akan menjadi simbol tanpa implementasi nyata.

“Fraksi kami minta agar dalam pembahasan bersama nanti, aspek pendanaan ini menjadi salah satu pokok bahasan khusus. Komitmen dukungan anggaran harus ditegaskan sejak awal, baik melalui nota keuangan APBD maupun dalam pengaturan Raperda itu sendiri,” tandas Renny.

Selain itu, Fraksi PDIP juga menekankan pentingnya sinkronisasi data sebagai landasan kebijakan. Pasalnya, terdapat perbedaan dengan data yang disajikan DPRD dan Gubernur.

Untuk itu, Fraksi PDIP mengusulkan dilakukannya rapat teknis bersama antara DPRD, Pemprov, dan perwakilan KemenPPPA, agar diperoleh kesepakatan data tunggal yang dapat dijadikan dasar regulasi.

“Fraksi PDI Perjuangan akan terus mengawal agar isu perempuan dan anak mendapat perhatian serius, tidak hanya dalam bentuk regulasi, tetapi juga dalam bentuk kebijakan anggaran yang nyata. Tanpa itu, kita sedang abai pada amanat konstitusi sekaligus masa depan generasi bangsa,” pungkasnya. (yols/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS