Sabtu
12 Juli 2025 | 1 : 41

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Situbondo Optimis Serapan Anggaran Pemkab di Atas 70 Persen

pdip-jatim-andi-handoko-situbondo-080421

SITUBONDO – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Situbondo, Andi Handoko, buka suara terkait rendahnya serapan anggaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo. Sebab, hingga triwulan kedua usai serapan anggaran masih di bawa 50 persen.

Menurut Andi, Fraksi PDI Perjuangan optimis di triwulan ketiga serapan anggaran Pemkab Situbondo tembus di atas 70 persen.

“Serapan anggaran rendah itu salah satunya dikarenakan perencanaan kegiatan harus pakai E-katalog,” ujar Andi di Situbondo, Rabu (12/7/2023).

Lebih lanjut, Andi menilai, rendahnya serapan anggaran di triwulan kedua juga dikarenakan banyaknya program kerja di Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Seperti infrastruktur itu ada di Dinas PUPP. Kemudian juga di dinas-dinas yang lainnya,” bebernya.

Andi juga menegaskan, pihaknya terus memberikan motivasi kepada jajaran OPD untuk meningkatkan serapan anggaran di triwulan ketiga ini. Sehingga di triwulan ketiga serapan anggaran bisa di atas 70 persen.

“Khususnya di bidang pendidikan dan infrastruktur. Kalau proses perencanaan yang melalui E-katalog tadi berjalan dengan baik, maka saya yakin berbagai program kerja akan cepat direalisasikan,” tuturnya.

“Berbagai program kerja yang ada di SKPD ini harus berjalan dengan baik dan manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” imbuhnya.

Jika di triwulan ketiga serapan anggaran tidak sampai di atas 70 persen, jelas Andi, OPD harus meninggalkan serapan anggaran di Perubahan Alokasi Keuangan (PAK) APBD 2023.

“Paling tidak saya optimis di triwulan ketiga ini bisa di atas 70 persen serapan anggarannya. Yang penting program kerja bisa berjalan dengan baik, maka serapan anggaran bisa tinggi,” terangnya.

Bila pada akhirnya Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) APBD Tahun Anggaran 2023 tinggi, Andi berharap Silpa tersebut bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat yang lebih bermanfaat.

“Karena pada prinsipnya anggaran yang dikeluarkan oleh OPD itu harus dipergunakan untuk kepentingan masyarakat luas,” tandas pria yang juga menjabat Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Situbondo. (ryo/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

LEGISLATIF

Agar Jadi Penggerak Pertumbuhan Ekonomi, Novita: DPR Akan Terus Awasi Kawasan Strategis

BATANG — Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menegaskan pentingnya keberlanjutan investasi dan penguatan daya ...
LEGISLATIF

Ketua Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Madiun: Cabut Parkir Berlangganan Jika Tak Beri Manfaat untuk Rakyat

MADIUN – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Madiun Budi Wahono mengusulkan agar pemerintah daerah mencabut ...
KRONIK

Bupati Ipuk dan Menteri Sosial Teken MoU Pelaksanaan Sekolah Rakyat

BANYUWANGI – Kementerian Sosial menyatakan Kabupaten Banyuwangi telah siap menggelar Sekolah Rakyat dan mulai ...
KRONIK

Sambut Kunjungan Direktur TI BPJS Kesehatan, Bupati Fauzi Komitmen Tingkatkan Pelayanan Masyarakat

SUMENEP – Pemerintah pusat memberikan atensi terhadap komitmen Kabupaten (Pemkab) Sumenep meningkatkan pelayanan ...
SEMENTARA ITU...

PGRI Surabaya Kukuhkan Pengurus Masa Bakti 2025-2030, Eri: Guru Adalah Orang Tua Kita

SURABAYA – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Surabaya menggelar pengukuhan pengurus masa bakti XXIII ...
LEGISLATIF

Lengkapi Komposisi Fraksi, PDI Perjuangan Usulkan PAW Usman Ependi di DPRD Kota Madiun

MADIUN – DPC PDI Perjuangan Kota Madiun resmi mengajukan proses pergantian antar waktu (PAW) untuk mengisi ...