oleh

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim: Tolak Impor Beras dan Garam!

-Berita Terkini, Headline-226 kali dibaca

SURABAYA – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Timur, Dr. Sri Untari Bisowarno, M.AP angkat bicara mengenai rencana kebijakan impor beras yang dicanangkan oleh Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Dia menegaskan sikap Fraksi PDI Perjuangan Jawa Timur selaras dengan sikap DPP PDI Perjuangan untuk menolak impor beras.

“Jawa Timur itu 40 persen wilayahnya merupakan wilayah pertanian. Daerah penghasil beras di Jawa Timur cukup memiliki potensi untuk bisa dikuatkan dan digalakkan dan kemudian akan menjadi bagian dari stok pangan nasional,” kata Untari, Rabu (24/3/2021).

Dia juga minta Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memfasilitasi munculnya sumber-sumber pembuatan pupuk organik untuk mengatasi permasalahan kelangkaan pupuk bersubsidi.

Baca juga: PDI Perjuangan Jawa Timur Siap Wujudkan Hattrick di 2024

“Saya bersama kelompok tani di Kabupaten Malang menggagas adanya membuat pupuk organik yang bisa dibuat dari teman-teman (petani) sendiri. Nantinya akan dibuat atau dikerjakan oleh BUMDes bersama dengan teman-teman kepala desa,” jelasnya.

Problematika kelangkaan pupuk bersubsidi, sebutnya, adalah sebuah masalah klasik membutuhkan penyelesaian secara terpadu yang harus segera difasilitasi Gubernur Jawa Timur.

“Sehingga kalau PDI Perjuangan menolak impor beras itu sesungguhnya bukan tanpa dasar. Karena khusus Jawa Timur kita memiliki lahan pertanian yang luas. Yang salah satu sumber masalahnya cuma pupuk. Yang lain-lain tidak ada masalah,” beber Untari.

Begitu pula dengan kebijakan impor garam, Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur itu minta pemerintah memberdayakan potensi petani-petani garam di provinsi ini.

“Ada 13 daerah Kabupaten/Kota seluruh Jawa Timur yang memiliki wilayah laut. Saya pernah bertemu dengan komunitas petani garam se-Jawa Timur yang mereka sudah membentuk kelompok koperasi. Nanti mereka akan berkolaborasi untuk bisa bekerja dengan PN Garam yang ada di Jawa Timur untuk bisa memproduksi garam sesuai dengan kebutuhan nasional entah itu garam rakyat atau itu garam industri,” terangnya.

Ketua Umum Dekopin ini juga meragukan alasan Menteri Perdagangan mengenai kebijakan impor garam dengan alasan stok garam nasional yang tidak mencukupi. 

“Betulkah lahan laut kita yang begitu luas tidak mampu menyangga untuk kepentingan garam kita bisa terpenuhi, saya tidak yakin itu. Kalau kita bisa lakukan identifikasi secara jelas lakukan assessment bersama dengan kawan-kawan petani garam dengan PN Garam tentu saja kita akan kolaborasikan,” tandasnya.

“Di SWOT-lah, dari hasil SWOT itu akan ketemu apa yang menjadi problematika kita. Sebelum kita bicara mengenai impor garam mari kita duduk bersama terlebih dahulu,” tambah Untari.

Dia pun menekankan kepada pemerintah untuk tidak terburu-buru melakukan impor. Menurutnya, bangsa Indonesia masih memiliki resources yang sangat luas dan sangat besar untuk bisa diberdayakan. 

“Mari kita berdayakan kemampuan kita dahulu untuk menuju kedaulatan kita sendiri baik itu kedaulatan pangan maupun kedaulatan garam,” tutupnya. (ace)