BLITAR – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Blitar menyoroti beberapa sektor penting yang belum digarap secara optimal oleh pemerintah kabupaten (pemkab) setempat. Salah satunya adalah aktivitas galian tambang.

Hal itu dikatakan Suratun Nasikhah, anggota Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Blitar saat menyampaikan pandangan umum terhadap penjelasan Bupati Blitar atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Blitar Tahun 2025-2045.

“Beberapa poin penting, secara umum yang kita soroti adalah soal infrastruktur yang selama ini masih belum selesai. Seperti jalan rusak dan sebagainya,” beber Nasikhah, di gedung DPRD Kabupaten Blitar, Kamis (13/6/2024).

Dia menjelaskan, ada banyak solusi yang bisa dilakukan Pemkab Blitar untuk mengatasi persoalan ini. Salah satunya adalah dengan mengoptimasi sumber daya alam (SDA) yang ada di Kabupaten Blitar.

Yakni dengan melakukan pengelolaan yang serius pada bidang pertambangan di Kabupaten Blitar. Menurutnya jika dikelola dengan baik dan sungguh-sungguh maka hasil tambang akan dapat masuk ke pendapatan daerah dan dapat digunakan untuk menyokong pembangunan.

“Kami dorong agar Pemkab dalam 20 tahun mendatang itu bisa membuat BUMD sendiri yang bergerak di bidang pertambangan,” ujarnya.

Bukan tanpa alasan, lanjut dia, optimasi pertambangan di Kabupaten Blitar sangat mungkin dilakukan karena Fraksi PDI Perjuangan menilai bahwa pertambangan di Blitar memiliki potensi yang luar biasa.

“Karena pertambangan memiliki potensi yang luar biasa, tidak hanya pasir dan batu tetapi komoditas lain seperti batuan bentonit, zeolit, dan juga mineral. Itu harus secara serius kita garap,” tambahnya.

Bagi Fraksi PDI Perjuangan, langkah serius ini harus dimulai dan disiapkan sejak dini melalui BUMD yang nantinya ke depan bisa dikelola oleh Pemkab Blitar.

Tujuan lebih jauhnya adalah agar kemanfaat dari aktivitas pertambangan di Blitar dapat dikelola dan didistribusikan dengan baik serta memberi dampak positif bagi masyarakat.

Selain sektor tambang, Nasikhah juga menyebut sektor lain yang memiliki potensi luar biasa dan dapat dioptimasi oleh Pemkab Blitar. Yakni sektor pertanian, perikanan dan pariwisata.

Menurutnya, beberapa sektor tersebut adalah sumber daya milik daerah yang belum dikerjakan secara serius oleh Pemkab Blitar.

“Penggunan pupuk organik semisal, yang belum menjadi budaya pertanian kita. padahal pupuk organik adalah solusi yang paling realistis untuk masalah tingginya biaya produksi yang sering dikeluhkan oleh petani,” jelas dia.

Kemudian perikanan yang ada di daerah Blitar selatan, menurutnya ini adalah ‘pekerjaan rumah (PR)’ bersama yang harus segera diselesaikan.

“Untuk itu fraksi PDI Perjuangan telah memberikan pendapat bahwa sektor ini harus mendapat kesungguhan dari Pemkab untuk memberikan perhatian terhadap petani dan nelayan,” ungkap Nasikhah.

Dan lagi pada sektor kesehatan, Nasikhah mengatakan jika sampai saat ini Kabupaten Blitar masih memiliki permasalahan soal pengolahan limbah sampah.

Hal ini, dikhawatirkan akan menjadi persoalan serius yang berdampak pada kesehatan masyarakat Blitar.

“Kinerja pemkab harus ditingkatkan dan ke depan harus mempunyai visi misi yang jelas untuk menata Kabupaten Blitar menjadi lebih baik,” pungkasnya. (arif/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS