Rabu
02 September 2026 | 2 : 34

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Fraksi DPRD Bojonegoro Dorong Program untuk Petani dan UMKM Lebih Terukur

IMG-20250604-WA0051_copy_738x497

BOJONEGORO – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bojonegoro menyampaikan pandangan umumnya terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 pada Rapat Paripurna DPRD, Senin (2/6/2025).

Juru bicara Erix Maulana Heri Kiswanto, menyampaikan catatan kritis maupun apresiasi terhadap kinerja pemerintah.

“Kami mengapresiasi capaian pengelolaan APBD 2024 yang menunjukkan tren positif, namun arah kebijakan ke depan harus lebih menyentuh sektor ekonomi masyarakat secara langsung,” tegas Erix.

Salah satu penekanan penting adalah soal penggunaan anggaran untuk mendukung sektor ekonomi produktif, seperti pertanian, peternakan, dan UMKM.

Fraksi mendorong agar program-program pemberdayaan ekonomi rakyat benar-benar dijalankan secara konkret dan terukur.

“Tak hanya infrastruktur saja, kami ingin juga menyentuh dapur rakyat. Petani, peternak, dan pelaku UMKM harus diangkat agar ekonomi Bojonegoro makin kuat dari bawah,” imbuh anggota DPRD fraksi PDI perjuangan tersebut.

Disampaikan oleh Anggota DPRD Fraksi perjuangan Erix maulana Heri kiswanto PDI Perjuangan yang memberi apresiasi atas kinerja pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Khususnya dalam peningkatan pendapatan daerah dan pengelolaan anggaran, namun tetap menekankan pentingnya pemberdayaan ekonomi rakyat sebagai prioritas utama.

Fraksi PDI Perjuangan mencatat adanya peningkatan yang cukup signifikan pada sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang disebutkan naik hingga 86% jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kenaikan ini dinilai sebagai hasil kerja keras seluruh jajaran Pemkab Bojonegoro.

“ini adakah kinerja yang baik dan  patut dibanggakan, namun jangan merasa puas untuk lebih lanjut Harus terus digenjot dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat yang merata,” lanjut Erix.

Sebagai bentuk dukungan, ia juga mengapresiasi Pemkab Bojonegoro karena selama 11 tahun berturut-turut meraih opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK atas laporan keuangan daerah.

“Pencapaian ini hal yang luar biasa dan patut dijaga. Transparansi dan akuntabilitas adalah fondasi pemerintahan yang modern,” pungkas Erix.(dian/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

KRONIK

Antisipasi Karhutla saat Kemarau, Bupati Fauzi Terbitkan SE Larangan Bakar Lahan

SUMENEP – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama musim kekeringan 2026 menjadi perhatian serius ...
LEGISLATIF

Fraksi PDIP Minta Proyeksi Pembiayaan Pilgub Jatim dan Dasar Dana Cadangan Rp600 M Diperjelas

SURABAYA – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur meminta Pemprov Jatim memperjelas proyeksi keseluruhan kebutuhan ...
LEGISLATIF

Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Malang: Perubahan APBD Jangan Sekadar Geser Angka, Harus Berdampak ke Rakyat

MALANG — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang mengingatkan Pemerintah Kabupaten Malang agar Perubahan APBD ...
HEADLINE

Dua Ambulans DPC Sidoarjo Bantu Evakuasi Ratusan Santri Keracunan Makanan 

SIDOARJO – DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sidoarjo menerjunkan dua tim ambulans dalam peristiwa keracunan massal ...
LEGISLATIF

P-APBD 2026 Disahkan, Ketua DPRD Ngawi Ingatkan 5 Program Prioritas RKPD

NGAWI – Ketua DPRD Kabupaten Ngawi Yuwono Kartiko (King) mengingatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ngawi agar ...
KRONIK

Bupati Fauzi Minta KONI Sumenep Perkuat Pembinaan Atlet Muda

SUMENEP – Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, menegaskan pentingnya pembinaan atlet sejak usia dini untuk ...