Sabtu
18 April 2026 | 2 : 04

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Fraksi DPRD Bojonegoro Dorong Program untuk Petani dan UMKM Lebih Terukur

IMG-20250604-WA0051_copy_738x497

BOJONEGORO – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bojonegoro menyampaikan pandangan umumnya terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 pada Rapat Paripurna DPRD, Senin (2/6/2025).

Juru bicara Erix Maulana Heri Kiswanto, menyampaikan catatan kritis maupun apresiasi terhadap kinerja pemerintah.

“Kami mengapresiasi capaian pengelolaan APBD 2024 yang menunjukkan tren positif, namun arah kebijakan ke depan harus lebih menyentuh sektor ekonomi masyarakat secara langsung,” tegas Erix.

Salah satu penekanan penting adalah soal penggunaan anggaran untuk mendukung sektor ekonomi produktif, seperti pertanian, peternakan, dan UMKM.

Fraksi mendorong agar program-program pemberdayaan ekonomi rakyat benar-benar dijalankan secara konkret dan terukur.

“Tak hanya infrastruktur saja, kami ingin juga menyentuh dapur rakyat. Petani, peternak, dan pelaku UMKM harus diangkat agar ekonomi Bojonegoro makin kuat dari bawah,” imbuh anggota DPRD fraksi PDI perjuangan tersebut.

Disampaikan oleh Anggota DPRD Fraksi perjuangan Erix maulana Heri kiswanto PDI Perjuangan yang memberi apresiasi atas kinerja pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Khususnya dalam peningkatan pendapatan daerah dan pengelolaan anggaran, namun tetap menekankan pentingnya pemberdayaan ekonomi rakyat sebagai prioritas utama.

Fraksi PDI Perjuangan mencatat adanya peningkatan yang cukup signifikan pada sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang disebutkan naik hingga 86% jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kenaikan ini dinilai sebagai hasil kerja keras seluruh jajaran Pemkab Bojonegoro.

“ini adakah kinerja yang baik dan  patut dibanggakan, namun jangan merasa puas untuk lebih lanjut Harus terus digenjot dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat yang merata,” lanjut Erix.

Sebagai bentuk dukungan, ia juga mengapresiasi Pemkab Bojonegoro karena selama 11 tahun berturut-turut meraih opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK atas laporan keuangan daerah.

“Pencapaian ini hal yang luar biasa dan patut dijaga. Transparansi dan akuntabilitas adalah fondasi pemerintahan yang modern,” pungkas Erix.(dian/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

EKSEKUTIF

Eri Cahyadi Tempatkan ASN di Setiap RW, Perkuat Program Kampung Pancasila

Eri Cahyadi menempatkan ASN sebagai pendamping di setiap RW untuk memperkuat Program Kampung Pancasila 2026 dan ...
KRONIK

Fraksi PDIP DPRD Sumenep Ngonthel ke Kantor, Hosnan: Dukung Penghematan BBM

SUMENEP – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumenep mengimbau seluruh anggotanya untuk menggunakan sepeda ontel saat ...
EKSEKUTIF

Hadapi Ancaman Kemarau Ekstrem, Bupati Yani Minta PMI Gresik Perkuat Kesiapsiagaan dan Libatkan Generasi Muda

GRESIK – Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani meminta Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Gresik memperkuat ...
BERITA TERKINI

Said Abdullah: Pers Harus Jadi Pilar Keempat Demokrasi dan Kontrol Kekuasaan

Saat menerima penghargaan PWI Jatim di HPN 2026, Said Abdullah menegaskan pers harus menjadi pilar keempat ...
HEADLINE

PWI Jatim Anugerahi Said Abdullah, Dinilai Sukses Kelola Kebijakan Fiskal

MH Said Abdullah menerima penghargaan dari PWI Jawa Timur pada puncak Hari Pers Nasional 2026 di Surabaya, atas ...
EKSEKUTIF

Eri Cahyadi Minta OPD Surabaya Publikasikan Output dan Outcome Program ke Publik

Eri Cahyadi meminta OPD Surabaya mempublikasikan output dan outcome program untuk meningkatkan transparansi dan ...