JEMBER – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, mendesak Bupati Hendy Siswanto untuk melakukan penertiban dan pengamanan aset daerah, yaitu Gunung Sadeng dan lahan sepanjang pantai sempadan selatan dari oknum pengusaha nakal yang melakukan ekspolitasi ilegal.

Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember, Indrijati, mengatakan, ada indikasi di sepanjang pantai sepadan selatan banyak lahan yang diperjualbelikan secara ilegal oleh oknum pengusaha. Akibatnya, lahan yang seharusnya bisa dimanfaatkan rakyat, nyatanya hanya dinikmati segelintir orang.

“Bupati harus memberikan perhatian ekstra dan serius terhadap persoalan ini, agar rakyatlah yang mendapatkan manfaat sebesar-besarnya. Bukan hanya dinikmati oleh segelintir pengusaha nakal,” ujar Indrijati dalam paripurna Pandangan Umum fraksi-fraksi DPRD Jember, di aula kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember, Senin (24/10/2022).

Selain itu, Bendahara DPC PDI Perjuangan Jember tersebut menjelaskan, aset Pemkab Jember berupa lahan kapur Gunung Sadeng juga harus ditertibkan. Menurutnya, ada indikasi manipulasi pengelolaan aset yang merugikan negara.

“Kami juga meminta bupati untuk melakukan penertiban terhadap lahan kapur Gunung Sadeng, karena terindikasi adanya manipulasi dan perencanaan yang bisa dibilang gagal. Dari data yang kami peroleh terdapat beberapa oknum yang diduga bermain-main atas aset rakyat Jember. Hal tersebut harus segera dihentikan, dan bila perlu dilaporkan kepada aparat yang berwenang,” jelasnya.

Indrijati kemudian mengatakan, perlu adanya regulasi daerah untuk pertambangan Gunung Sadeng, pertambakan pesisir pantai selatan, lahan sawah yang dilindungi, dan lahan pertanian berkelanjuran, serta penertiban pedagang kali lima, agar tidak ada lagi oknum yang bermanin-main atas aset daerah demi kepentingan pribadi dan merugikan rakyat.

“Kami ingatkan, selama Pemkab Jember masih belum mampu menciptakan regulasi baku terhadap beberapa hal tersebut, maka kami meminta Pemkab Jember untuk bisa mengeluarkan kebijakan yang mengacu win-win solution,” terangnya.

Indrijati juga menyarankan agar Pemkab Jember segera mengajak pihak-pihak, pemangku kepentingan, dan instansi yang membidangi persoalan itu untuk duduk bersama.

“Tujuannya agar tidak semakin banyak kerugian dan kerusakan yang dialami oleh Pemkab Jember,” tandasnya. (ryo/set)