SURABAYA – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Sugiono mengatakan, saat ini akses terhadap kesehatan masih masih jauh dari memadai, terutama tentang penyelenggaraan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Hingga kini kartu BPJS Kesehatan belum terdistribusi secara baik dan tidak tepat sasaran.

“Sehingga masih banyak kasus pasien keluarga miskin harus mengurus Surat Pernyataan Miskin (SPM). Pada sisi lain klaim BPJS yang dilakukan oleh rumah sakit pemerintah maupun swasta masih terkendala akses online INA-CBG (Indonesia Case Base Groups, sebagai sistem pembayaran pelayanan kesehatan),” kata Sugiono, Minggu (27/7/2014).

Terkait hal itu, ungkap Sugiono, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim minta pemprov menambah fasilitas kesehatan, mulai tingkat ponkesdes hingga rujukan utama. Ponkesdes dan puskesmas, sebutnya, hingga kini masih menjadi tulang-punggung utama upaya peningkatan kesehatan masyarakat.

“Namun fasilitasnya kurang memadai. Karena itu kami rekomendasikan untuk program penambahan tenaga paramedis, khususnya tenaga perawat dan bidan dengan meningkatkan jam kunjungan ke desa-desa. Selain itu, kami rekomendasikan untuk rekrutmen tenaga kesehatan dilakukan lebih masif, sesuai peraturan dan perundang-undangan serta berdasarkan kebutuhan daerah,” ujarnya.

Pemprov Jatim, tambah dia, juga harus memfasilitasi akreditasi rumah sakit. Sebab, faktanya,hingga kini baru sekitar 2 persen rumah saksi di Jawa Timur, milik pemerintah daerah maupun swasta yang telah memperoleh akreditasi dari KARS (Komisi Akreditasi Rumah Sakit). “Padahal akreditasi rumah sakit merupakan amanat undang-undang,” sebutnya. (pri)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS