GRESIK – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Gresik mendesak Bupati Sambari Halim Radianto segera mengeluarkan peraturan bupati (perbup) sebagai pengganti perbup lama yang mengatur pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Gresik Mujid Riduan mengatakan, perbup baru ini untuk menindaklanjuti keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 128/PUU-XIII/2015, yang mengabulkan sebagian pengujian pasal 33 huruf g dan pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa).

“Pak Bupati secepatnya harus keluarkan perbup. Sebab, desa-desa sudah harus punya pegangan untuk menjalankan pemilihan atau pemberhentian perangkat desa,” kata Mujid Riduan, kemarin.

Untuk merevisi perbup tersebut, tambah Mujid, bupati tinggal membetulkan sejumlah pasal yang ada. Di antaranya, calon kepala desa tidak harus putra daerah yang pernah menetap di desa bersangkutan mininal 2 tahun.

“Pasal ini sudah dibatalkan oleh MK. Jadi, calon kades adalah warga Indonesia. Warga Indonesia dari daerah mana pun bisa mencalonkan asalkan memenuhi syarat,” jelasnya.

Kepala desa, lanjut Mujid, juga mempunyai hak mengisi jabatan sekdes yang kosong dengan perangkat yang lain tanpa melalui proses penjaringan dan penyaringan.

Kepala desa juga bisa mengangkat staf bendahara tanpa melalui proses pengangkatan perangkat, melainkan cukup pemberitahuan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Untuk tunjangan, bisa diambilkan dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan bagi hasil perangkat.

“Dan sejumlah pasal lain sesuai yang diamanatkan putusan MK,” ujar Sekretaris DPC PDI Perjuangan Gresik ini.

Desakan untuk merevisi perbup ini, sebut Mujid, karena banyak gelombang protes dari para perangkat desa. Seperti saat dia menggelar reses, banyak perangkat yang bertanya soal itu.

“Makanya, kami minta bupati segera mengeluarkan perbup tersebut, sehingga desa-desa yang akan melakukan perubahan perangkat punya landasan hukumnya,” terang politisi asal Menganti, Gresik ini.

Pada reses itu, dirinya juga banyak mendapatkan masukan dari masyarakat soal program bedah rumah. Sebab, masih banyak diketemukan rumah warga tidak layak huni di sejumlah perdesaan.

“Di wilayah Kecamatan Menganti dan Kedamean misalnya, masih banyak rumah tidak layak huni yang membutuhkan uluran tangan pemerintah untuk bedah rumah,” tuturnya.

Selain itu, infrastruktur berupa jalan kabupaten maupun jalan poros desa, banyak yang rusak dan membutuhkan perbaikan.

“Bantuan dana hibah untuk pendidikan anak usia dini (PAUD), taman kanak kanak (TK), kelompok bersama, roudlotul athfal (RA) juga menjadi atensi masyarakat agar tetap dibantu pemerintah pada tahun 2018 mendatang,” ungkap dia.

Pun soal kartu berobat gratis atau Kartu Gresik Sehat (KGS) sebagai pengganti program SPM (surat pemberitahuan miskin), menurutnya, masih banyak masyarakat tidak terdaftar di KGS. (goek/*)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS