BANDUNG – Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah menyebutkan Deklarasi Bandung yang dibacakan usai diselenggarakannya Forum Majelis Permusyawaratan Rakyat Sedunia di Bandung, Jawa Barat, Rabu (26/10/2022), mendukung penuh peran perempuan di kancah politik. Khususnya di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim.

“Peran perempuan menjadi perhatian hampir semua delegasi yang mengikuti konferensi internasional di Bandung. Perhatian terhadap peran perempuan ini diletakkan sejajar dengan perhatian semua delegasi atas masalah kemanusiaan, sumber daya alam, lingkungan hidup, keadilan, juga masalah generasi muda,” kata Ahmad Basarah usai ‘Deklarasi Bandung’.

Pembentukan Forum MPR Sedunia dilaksanakan Selasa pagi hingga Rabu siang di Gedung Merdeka, Bandung, dihadiri antara lain para pimpinan MPR Bahrain, Maroko, Pakistan, Yordania, Yaman, Arab Saudi, Malaysia, Mesir, Palestina, Aljazair, Mozambik, Iran, Turki, dan Irak. Hadir pula perwakilan dari PUIC atau organisasi parlemen negara OKI serta Liga Muslim Dunia.

Basarah menyatakan bahwa keberadaan Forum MPR sedunia ini masih harus dilakukan penyempurnaan agar lebih inklusif dan sesuai dengan tugas serta fungsi MPR. Sehingga keberadaannya tidak menduplikasi fungsi dan peran yang sudah dilaksanakan oleh DPR RI di forum Inter-Parliamentary Union (IPU) atau Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC).

Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Luar Negeri tersebut menuturkan, bahwa berdasarkan hasil pertemuan antara pimpinan MPR RI, yang mendukung terciptanya Forum MPR Sedunia untuk melengkapi peran parlemen internasional.

“Forum ini juga terbatas pada keanggotaan negara- negara yang memiliki lembaga sejenis MPR yang belum terwadahi baik dalam keanggotaan di IPU, PUIC, maupun lembaga parlemen internasional lainnya,” ucapnya.

Tema dan isu yang dibahas, ungkap Basarah, melingkupi berbagai topik kemerdekaan dan kedaulatan bangsa-bangsa di dunia, kemanusiaan, keadilan dan lain-lain.

Secara keseluruhan, MPR RI ingin membawa gagasan dalam Pembukaan UUD 1945 ke ranah internasional untuk bisa menjadi pemantik bagi bangsa-bangsa lain didunia untuk turut bergerak maju.

“Keanggotannya pun harus bersifat inklusif atau terbuka yang bukan hanya negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) saja. Tapi juga semua negara yang memiliki lembaga sejenis MPR RI seperti Korea Selatan, Republik Rakyat Tiongkok, Bulgaria, Panama, Kuba dan lain-lain,” kata Dosen Pascasarjana Universitas Islam Malang tersebut.

Ahmad Basarah menambahkan bahwa isu tentang kemerdekaan setiap bangsa, perdamaian, ketertiban dunia, keadilan sosial, moderasi beragama, kesetaraan gender, atau isu-isu fundamental lainnya memang menjadi perhatian banyak negara bangsa di dunia.

Menurutnya, semua persoalan universal dunia yang tadi disebutkan itu sebenarnya bukan monopoli negara-negara OKI saja untuk menyelesaikannya. Tapi juga menjadi concern semua umat manusia tanpa perbedaan bangsa, negara, ideologi, dan agama mereka.

Ahmad Basarah berpendapat, Lembaga MPR RI akan selalu berpegang pada tugas, fungsi dan wewenang yang diberikan UUD NRI 1945 maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Termasuk dalam melaksanakan Forum MPR sedunia ini. (ace/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS