Sabtu
12 September 2026 | 8 : 34

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

FGD Wacana Pilkada Tak Langsung, Nadia Minta Evaluasi Menyeluruh dengan Berbagai Pihak

IMG-20241228-WA0007_copy_578x396

SIDOARJO – Wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD yang digulirkan Presiden Prabowo turut menjadi perhatian berbagai pihak di Kabupaten Sidoarjo.

Sejumlah elemen masyarakat hadir dan mencurahkan pemikirannya merespon wacana tersebut dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Quo Vadis Pilkada Langsung (Efisiensi atau Kemunduran Demokrasi?)” di Kantor DPD Golkar Sidoarjo, Jumat (27/12/2024).

Nadia Bafagih, Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Sidoarjo yang hadir pada acara itu menyampaikan, pihaknya meminta semua pihak dapat melakukan kajian mendalam dan evaluasi yang objektif mengenai sistem pemilihan kepala daerah.

“Guna memastikan bahwa demokrasi tetap berjalan sesuai dengan keinginan dan hak rakyat,” katanya.

Sejauh ini belum ada sikap resmi dari PDI Perjuangan terkait wacana pilkada tak langsung.

Nadia menegaskan bahwa, PDI Perjuangan tetap teguh pada prinsip bahwa hak rakyat untuk memilih secara langsung merupakan salah satu bentuk demokrasi yang harus dihormati.

Nadia lantas mengkritisi alasan efisiensi anggaran yang sering dikemukakan oleh pihak yang mendukung pembatasan pilkada langsung. Ia menilai bahwa pengalihan sistem tersebut justru hanya memindahkan pengelolaan keuangan tanpa menyelesaikan masalah substansial.

Terkait evaluasi terhadap penyelenggara pemilu, Nadia menyebut bahwa hal tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari demokrasi yang sehat. Menurutnya, perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh untuk mengidentifikasi dan mengatasi kecurangan yang mungkin terjadi selama proses pemilu.

“Kecurangan sering kali sulit terukur, tetapi penyelenggara pemilu harus bertanggung jawab. Kami siap melakukan evaluasi bersama-sama untuk memperbaiki sistem yang ada,” jelas Nadia.

Disinggung soal rendahnya partisipasi pemilih dalam pilkada, pihaknya mengaku miris dengan kondisi itu dikarenakan masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan hak suaranya.

Nadia menyebutkan bahwa partai politik perlu lebih intensif dalam melakukan pendidikan politik kepada masyarakat untuk meningkatkan partisipasi.

“Penyelenggara mempunyai peranan penting dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Begitu juga dengan parpol. Nah, seharusnya ini yang perlu kita evaluasi. Tentunya, kami (PDI Perjuangan) siap bekerja sama dengan penyelenggara untuk melakukan evaluasi bersama untuk keberlangsung pilkada yang lebih baik kedepannya,” ungkapnya. (hd/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

KRONIK

Dilema Air di Perumahan Elit, DPRD Surabaya Minta PDAM Segera Negosiasi dengan Pengembang

SURABAYA – Temuan adanya tiga perusahaan pengembang raksasa di Surabaya, termasuk kawasan hunian papan atas, ...
EKSEKUTIF

Eri Cahyadi: Rp5 Juta per RW Jangan Habis untuk Seremoni, Harus Jadi Penghasilan Gen Z

SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya meminta anggaran kegiatan Generasi Z (Gen Z) sebesar Rp5 juta per RW ...
LEGISLATIF

Syaifuddin Minta Pemkot Surabaya Jemput Bola Data Desil, Jangan Tunggu Warga Mengadu

Ketua DPRD Surabaya Syaifuddin Zuhri meminta Pemkot jemput bola memperbarui data desil agar bantuan pendidikan dan ...
KRONIK

Ketua HKTI Magetan Suarakan Aspirasi Petani dan Tekankan Regenerasi di Rakerda HKTI Jatim

MAGETAN — Anggota DPRD Magetan dari PDI Perjuangan sekaligus Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) ...
LEGISLATIF

Tunjang Kinerja Bamag Gresik, Nila Yani Serahkan Bantuan Perlengkapan Operasional

GRESIK – Dukungan terhadap penguatan pelayanan dan kerukunan umat beragama di Kabupaten Gresik terus dilakukan. ...
KRONIK

Budi Leksono Desak PDAM Modernisasi Alat demi Jamin Kualitas Air Warga

SURABAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya mendesak PDAM Surya Sembada segera melakukan ...