SURABAYA – Sejumlah persoalan mendasar, terutama terkait transparansi belanja sektor pendidikan dan kesehatan yang dinilai belum optimal, menjadi catatan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur dalam pendapat akhir atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024.

“Tidak tersedia laporan rinci realisasi belanja pendidikan dan kesehatan dalam dokumen keuangan daerah. Akibatnya, kita tidak bisa memverifikasi apakah alokasi minimal 20 persen untuk pendidikan dan 10 persen untuk kesehatan benar-benar terealisasi,” ujar juru bicara Fraksi PDIP Dewanti Dewanti Rumpoko, saat rapat paripurna di ruang sidang Paripurna DPRD Jatim, Senin (2/6/2025).

Untuk itu, pihaknya minta perlunya keterbukaan data realisasi belanja sektoral khususnya terkait sektor pendidikan dan kesehatan.

“Ini harus dan wajib disampaikan sebelum pengesahan APBD 2025 mendatang. Agar alokasi yang diberikan pada belanja sektoral transparan dan bisa dipahami,” tegasnya.

Tak hanya soal itu, Fraksi PDI Perjuangan menurut Dewanti juga menyoroti angka kemiskinan yang masih stagnan di angka 10,13% per Maret 2024, serta tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,13%.

Kedua indikator ini dinilai menjadi bukti bahwa program-program kesejahteraan rakyat belum memberikan dampak signifikan.

“Kami mendorong penataan ulang program penanggulangan kemiskinan berbasis data spasial yang lebih akurat per desa dan kelurahan,” tegas Dewanti.

Dirinya menyebut, pendekatan berbasis peta kemiskinan akan jauh lebih efektif dalam memastikan intervensi tepat sasaran.

Tak tanggung-tanggung, Fraksi PDIP juga mengusulkan tambahan alokasi anggaran sebesar Rp 250 miliar untuk mendukung program padat karya produktif, pelatihan vokasi, hingga pemberdayaan UMKM.

“Langkah ini strategis untuk menurunkan kemiskinan dan pengangguran dalam dua tahun ke depan,” sebutnya.

Dalam kesempatan ini, Fraksi PDIP juga memberikan apresiasi atas kerja keras dan dedikasi seluruh Komisi di DPRD Jawa Timur dalam menyusun laporan yang mendalam dan objektif terkait laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024.

“Laporan tersebut memberikan gambaran nyata tentang kondisi dan tantangan yang dihadapi pemerintah provinsi dalam menjalankan tugasnya dan menjadi landasan bagi sikap fraksi, khususnya sikap Fraksi PDI Perjuangan,” pungkasnya. (yols/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS