TOKYO – Dalam panel bertopik Challenges for Women in Muslim Countries, The Perspective of Women Muslim Democrats, Eva Sundari mendiskusikan menguatnya radikalisme sebagai ancaman terhadap perempuan.

Dia menyampaikan, ratusan perda berisi pembatasan dan pelarangan khusus untuk perempuan berdampak pada menyempitnya kesempatan mereka untuk meningkatkan kesejahteraan bagi dirinya maupun keluarganya.

Perda-perda yang dia sebur diskriminatif itu, misalnya pembatasan waktu dan ruang  perempuan untuk bergerak. Hal itu, menurutnya, berujung pada tingkat kesejahteraan ekonomi perempuan yang lebih rendah dari laki-laku, sehingga rendah pula modalitas para perempuan.

“Di tingkat nasional, penetapan minimum umur  perempuan untuk menikah yaitu 16 tahun akan tetap menjadi penyumbang terbesar angka kematian ibu melahirkan. Dan tentu saja penyebab rendahnya partisipasi perempuan di dunia kerja,” kata Eva, Jumat (25/11/2016).

Dia menawarkan Pancasila sebagai prinsip-prinsip nilai dalam mengembangkan demokrasi di negara muslim. Sebab, sebutnya, kekuatan Pancasila sangat Islami dan sejalan dengan nilai-nilai demokrasi universal.

Jika Pancasila bisa menjadi penangkal radikalisme di Indonesia yang mayoritas muslim, ujarnya, tentu bisa digunakan di negara-negara Islam yang sedang konflik maupun punya potensi konflik. Sebab, lanjut Eva, konflik atau perang saat ini hanya terjadi antar-muslim sendiri.

Kekuatan Pancasila, imbuhnya, adalah sifat inklusif karena masing-masing sila saling melengkapi sehingga bisa menciptakan perilaku toleransi dalam masyarakat yang majemuk.

Sehingga, menjadi solusi bagi adanya global trend dari radikalisme yang dipicu dari sikap dan mentalitas intoleransi yang ekslusif dan dapat berujung pada perilaku terorisme.

Dalam panel tersebut ada beberapa narasumber, seperti Nurul Izzah Anwar (Parliament Malaysia), Reem Abu Hassan (mantan Mensos Jordan), Yoriko Kawaguchi (eks MP Jepang), dan Zahra Saeedi Mobarak (Parliament Iran). Moderatornya, Ima Abdulrachim dari Habibie Institute.

Panel tersebut adalah bagian dari konferensi The Third World Forum for Muslim Democrats di Tokyo, 24-25 November 2016. (sa)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS