SURABAYA – Pemkot Surabaya akan melaksanakan program Dandan Omah yang dulu disebut Rutilahu (rumah tinggal layak huni), terhadap 2.065 rumah di tahun 2025. Anggarannya sebesar Rp 280 miliar.

Ketua Komisi C DPRD Surabaya Eri Irawan minta agar program Dandan Omah berdasarkan skala prioritas.

“Yang penting itu penentuan skala prioritas. Yang saya lihat saat ini tiap RW dijatah 2 untuk perbaikan rumah. Padahal belum tentu skala prioritas dengan kerusakannya paling parah. Jadi teknis di lapangan selama ini ada kecenderungan “cipto” alias “incip-incip roto,” kata Eri Irawan kepada wartawan di Surabaya, Jumat (31/01/2025).

Karena itu, imbuh politisi PDI Perjuangan tersebut, dinas terkait harus punya parameter skala ukur. Sehingga skala prioritas itu harus berdasarkan tingkat kerusakan dan benar-benar kaku.

“Bukan karena berdasarkan kedekatannya. Kemudian karena camatnya agresif. Atau karena ada pengaruh pihak-pihak tertentu. Yang tingkat kerusakan parah ini harus didahulukan,” ujarnya.

Lebih lanjut Eri Irawan mengatakan, Pemkot Surabaya bisa menggali sumber anggaran Dandan Omah dari CSR perusahaan. Misalnya bisa juga berasal dari Baznas (Badan Amil Zakat Nasional).

“Dengan anggaran Rp 280 miliar sebenarnya butuh percepatan. tidak perlu menunggu setahun untuk menyelesaikan pengerjaan terhadap sekitar 2000-an unit rumah,” kata politisi PDI Perjuangan itu.

Apalagi, tambahnya, sekarang ini ada arahan dari presiden untuk efisien terhadap anggaran yang tidak berdampak langsung pada masyarakat. Di antaranya anggaran kegiatan seremonial.

“Jadi memang perlu dilakukan efisiensi. Kebutuhan yang tidak secara langsung berdampak pada masyarakat dapat dialihkan ke rutinitas ini,” tuturnya.

Eri Irawan kembali menekankan pentingnya menentukan skala prioritas, berdasarkan tingkat kerusakan.

“Kemudian tingkat urgensi untuk segera dikerjakan dan mendesak. Itu harus benar-benar jelas. Jadi tidak harus membagi secara merata,” tutup Eri. (nia/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS