SURABAYA – Wali Kota Eri Cahyadi memastikan adanya sertifikat hak guna bangunan (HGB) yang dikabarkan berada di perairan laut Surabaya, masuk wilayah Sidoarjo.

Penegasan ini dia sampaikan menanggapi adanya temuan warga soal HGB yang disebut berada di atas laut timur Eco Wisata Mangrove Gunung Anyar Surabaya.

“Beritanya laut Surabaya. Semua (mengatakan) di Surabaya. Namun setelah kita cek ke teman-teman, tidak ada (pejabat di Surabaya) yang mengeluarkan HGB di atas HPL (hak pengelolaan lahan),” kata Eri Cahyadi kepada wartawan di Surabaya, Selasa (21/1/2025).

Baca juga: Desak Klarifikasi HGB di Atas Laut, DPRD Jatim Segera Panggil Pemprov dan BPN

Pihaknya juga berkoodinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Menurutnya, wilayah bersertifikat HGB yang disebut masyarakat berada di Surabaya, ternyata masuk wilayah Kabupaten Sidoarjo.

“Itu sudah masuk di wilayah Sidoarjo. Dengan begini, teman-teman (wartawan) ada kejelasan bahwa hal ini bukan di Surabaya, namun di Sidoarjo. Sehingga, teman-teman bisa bertanya ke Sidoarjo juga,” ujarnya.

Pihaknya memastikan bahwa wilayah pesisir Surabaya akan tetap menjadi ekosistem mangrove. Hutan mangrove memiliki banyak manfaat bagi Kota Pahlawan.

Selain menjadi dinding alami penahan abrasi oleh air laut, juga menjadi ekosistem berbagai satwa, tempat edukasi, hingga area wisata.

“Kami terus mempertahankan mangrove menjadi tempat untuk menahan aliran air laut agar tidak masuk ke kota,” kata alumnus ITS tersebut.

Eri menjelaskan, bahwa RTRW Surabaya telah memilih hutan mangrove sebagai lokasi ruang terbuka hijau (RTH). RTRW dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Surabaya menjadi dasar pengembangan wilayah.

Selain itu, pihaknya juga menegaskan belum ada pengembang yang mengajukan perizinan terkait pengguna lahan lautan. “Kalau di Surabaya, tidak ada,” tegas politisi PDI Perjuangan itu.

“Sebab, kami tetap berpegang kepada RTRW tersebut. Makanya, kami kaget ketika begitu mendengar ada HGB di atas HPL. Sebab, RTRW belum berubah. Ternyata, ini bukan di Surabaya,” sambungnya.

Meski demikian, wali kota yang akrab disapa Cak Eri itu mengakui RTRW Kota merupakan turunan dari pusat. Saat pemerintah pusat menyusun proyek di laut, seperti halnya Proyek Strategis Nasional (PSN) Surabaya Waterfront Land (SWL), Surabaya akan mengikuti.

Namun, dia memastikan bahwa hingga saat ini belum ada perubahan RTRW yang menyangkut program tersebut. “PSN SWL bukan berdasarkan RTRW Kota,” katanya.

Pihaknya tidak akan mengubah RTRW sebelum adanya perubahan RTRW di tingkat nasional maupun provinsi. Dan yang pasti, imbuhnya, SWL adalah proyek strategis nasional.

Diberitakan, Thanthowy Syamsuddin, seorang dosen Universitas Airlangga (Unair) melalui akun media sosialnya menyatakan, melalui website Bhumi ATR/BPN, dia menemukan bahwa tiga titik koordinat di kawasan perairan timur Eco Wisata Mangrove Gunung Anyar seluas 656 hektare tercatat sebagai HGB.

Penemuan ini memicu perhatian luas karena diduga melanggar keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang tata ruang. (nia/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS