Minggu
15 Maret 2026 | 12 : 44

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Desak Klarifikasi HGB di Atas Laut, DPRD Jatim Segera Panggil Pemprov dan BPN

pdip jatim 240405 deni

SURABAYA – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, mengecam keberadaan hak guna bangunan (HGB) di atas perairan laut yang dinilai melanggar aturan tata ruang dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Temuan ini disebut berada di perairan wilayah Kota Surabaya, namun berdasarkan info lain menyebut berada di wilayah Sedati, Sidoarjo.

Menurut Deni, di atas laut mana pun, pihaknya melihat hal ini sebagai pelanggaran serius.

“Putusan MK 85/PUU-XI/2013 jelas-jelas melarang pemanfaatan ruang untuk HGB di atas perairan. Kami segera memanggil Pemprov Jatim dan BPN Jatim untuk minta penjelasan,” tegas Deni saat dihubungi di Surabaya, Selasa (21/1/2025).

Temuan ini pertama kali diungkap oleh akun media sosial X, @thanthowy, yang menunjukkan data dari situs resmi Kementerian ATR/BPN (bhumi.atrbpn.go.id).

Dalam data tersebut, tiga titik koordinat disebutkan berada di kawasan laut: 7.342163°S, 112.844088°E; 7.355131°S, 112.840010°E; dan 7.354179°S, 112.841929°E.

Keberadaan HGB ini langsung memicu kontroversi karena mencederai prinsip perlindungan lingkungan dan tata kelola ruang.

“Kami juga mempertanyakan apakah dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) sudah diterbitkan. Jika tidak ada, berarti ini pelanggaran yang tidak bisa dibiarkan,” tambah politisi PDI Perjuangan ini.

Deni memaparkan putusan MK 85/PUU-XI/2013 menegaskan bahwa perairan laut tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan komersial berbasis HGB karena melanggar hak lingkungan hidup.

Menurut Deni, kawasan hutan mangrove yang kemungkinan terdampak juga berpotensi kehilangan fungsinya sebagai penjaga ekosistem laut dan mitigasi perubahan iklim.

“Kami di DPRD Jatim tidak akan tinggal diam. Jika ditemukan pelanggaran, kami akan minta Pemprov dan BPN untuk membatalkan status HGB tersebut dan menindak tegas pihak-pihak yang terlibat,” tandasnya.

Dia menegaskan bahwa tata kelola ruang di Jawa Timur tidak bisa disalahgunakan untuk kepentingan pihak tertentu, apalagi dengan mengorbankan lingkungan hidup.

“Kejelasan status kawasan ini diharapkan segera terungkap dalam waktu dekat,” pungkas Deni. (yols/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

KABAR CABANG

Jelang Lebaran, PDIP Ponorogo Salurkan Ribuan Paket Sembako dari DPD Jatim

PONOROGO – Menjelang Lebaran, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Ponorogo menyalurkan ribuan paket sembako dari DPD PDI ...
KRONIK

Kanang: Pemimpin Harus Paham Manajemen Prioritas

MAGETAN – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, Budi Sulistyono atau yang akrab disapa Kanang mengingatkan ...
KABAR CABANG

PDI Perjuangan Jombang Buka Puasa Bersama Badan dan Sayap Partai, Tekankan Nilai Kemanusiaan

JOMBANG – DPC PDI Perjuangan Kabupaten Jombang menggelar sarasehan dan buka puasa bersama badan dan sayap Partai, ...
KABAR CABANG

PDI Perjuangan Luncurkan Layanan Call Center, DPC Ponorogo: Kita Lebih Awal Tahu Persoalan Masyarakat

PONOROGO – PDI Perjuangan meluncurkan layanan call center nasional di nomor 0811 1030 3333 yang bisa diakses ...
SEMENTARA ITU...

Inda Raya Bagikan Ratusan Paket Sembako untuk Warga Jelang Idul Fitri

MADIUN – Politisi PDI Perjuangan sekaligus Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Madiun, Inda Raya, membagikan ratusan ...
KRONIK

Bupati Bangkalan: Seleksi Banteng Jatim FC, Kepedulian PDIP pada Atlet Muda Madura

BANGKALAN – Stadion Gelora Bangkalan (SGB) menjadi saksi antusiasme ratusan talenta muda sepak bola Madura. Pada ...