Jumat
18 September 2026 | 4 : 56

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Eri Cahyadi Hentikan Sementara Proyek Box Culvert se-Surabaya Usai Insiden Lansia Tewas

pdip jatim 260618 ec

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menghentikan sementara proyek box culvert se-Surabaya pasca insiden yang menewaskan seorang lansia di Jalan Margorejo Indah. Pemkot melakukan audit menyeluruh dan memperketat standar keselamatan proyek.

SURABAYA – Wali Kota Eri Cahyadi memerintahkan penghentian sementara seluruh proyek saluran yang menggunakan box culvert di Kota Surabaya hingga sistem pengamanan dipastikan memenuhi standar keselamatan. Kebijakan itu diambil menyusul insiden kecelakaan di Jalan Margorejo Indah yang menyebabkan seorang perempuan lanjut usia meninggal dunia.

Selain menghentikan sementara pekerjaan, Pemerintah Kota Surabaya juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek keselamatan dan pengamanan proyek yang saat ini masih berjalan di berbagai wilayah kota.

“Investigasi yang dilakukan inspektorat itu proses hukum tetap berjalan. Jadi, biarkan ini berjalan terus, tapi tetap ada pelaksanaan pekerjaan,” kata Eri Cahyadi di Balai Kota Surabaya, Rabu (17/6/2026).

Berdasarkan hasil evaluasi awal, kontraktor disebut telah memasang sistem pengamanan di lokasi proyek. Namun, pelaksanaannya dinilai belum maksimal sehingga masih menyisakan potensi risiko bagi masyarakat.

Eri mengungkapkan bahwa sebelum insiden terjadi, konsultan pengawas maupun pimpinan proyek telah memberikan peringatan kepada kontraktor. Namun pekerjaan tetap berlanjut meski aspek keselamatan belum sepenuhnya terpenuhi.

“Yang kedua, si kontraktor sudah melakukan pengamanan, tapi pengamanannya tidak maksimal atau tidak 100 persen,” ujarnya.

Karena itu, Pemkot Surabaya meminta seluruh proyek box culvert dihentikan sementara sampai seluruh sistem pengamanan diperbaiki dan dinyatakan aman.

Menurut Eri, metode pengerjaan proyek juga harus dievaluasi agar tidak lagi menggunakan pola pengerukan terbuka dalam bentang panjang yang berisiko menimbulkan kecelakaan.

“Maka dengan peringatan pertama tadi ini, saya minta kemarin harus berhenti pekerjaannya. Pekerjaan berhenti ini maka ditetapkan dulu pengamanannya, semua proyek se-Surabaya,” tegasnya.

Ia menjelaskan, pengerjaan harus dilakukan secara bertahap mulai dari pengerukan, pemasangan box culvert, hingga penutupan kembali sebelum beralih ke titik pekerjaan berikutnya.

“Setelah dikerjakan, dikeruk, dipasang, ditutup, baru bergerak lagi,” katanya.

Tak hanya kontraktor, Pemkot Surabaya juga memberikan peringatan kepada perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan proyek, mulai dari pimpinan proyek (pimpro), pejabat pembuat komitmen (PPK), hingga kepala dinas terkait.

Menurut Eri, tanggung jawab keselamatan proyek tidak hanya berada di tangan pelaksana pekerjaan, tetapi juga pihak yang melakukan pengawasan dan pengendalian.

“Maka peringatan-peringatan juga sudah kita berikan kepada tim pro-nya dan kepala dinas,” ungkap politisi PDI Perjuangan itu.

Ia menegaskan, apabila hingga batas waktu yang ditentukan pengamanan proyek belum diperbaiki secara menyeluruh, Pemkot Surabaya tidak akan ragu menjatuhkan sanksi tegas.

“Jika sampai dengan Kamis belum selesai pengamanannya, maka kita akan berikan sanksi untuk dicopot kepala dinas-nya dan pimpronya atau kepala bidangnya,” tegas Eri.

Di sisi lain, proses hukum terkait insiden tersebut tetap berjalan. Pemkot Surabaya juga melakukan audit ulang terhadap proyek-proyek gorong-gorong dan saluran yang sedang berlangsung, termasuk meninjau kembali dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) guna memastikan seluruh ketentuan keselamatan benar-benar diterapkan di lapangan.

Saat ini tercatat sekitar delapan hingga sepuluh proyek gorong-gorong skala besar masih berlangsung di berbagai wilayah Surabaya, selain sejumlah proyek saluran dengan skala yang lebih kecil.

Eri menegaskan keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap proyek pembangunan. Karena itu, evaluasi dilakukan tanpa pengecualian agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

“Jika terjadi lagi, maka pasti kita akan lakukan sanksi seberat-beratnya untuk penggantian atau pencopotan kepala dinas maupun PPK yang bertanggung jawab,” pungkasnya. (gio/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

LEGISLATIF

95 Persen Peternak di Lamongan Tak Punya Legalitas, Terkendala Rumitnya Perizinan PBG

LAMONGAN – Berbagai aturan justeru menyulitkan peternak dalam mengakses program pemerintah hingga akses perbankan. ...
EKSEKUTIF

Eri Cahyadi Tak Ingin Bantuan Intan Berhenti di Bansos, Dorong Usaha Menjahit

SURABAYA – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi tak ingin bantuan kepada Intan, ibu yang menjadi tulang punggung keluarga ...
KRONIK

Hari Kesadaraan Nasional, Bupati Ipuk: Birokrat Harus Peka

BANYUWANGI – Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, memimpin upacara peringatan Hari Kesadaran Nasional (HKN) di ...
KRONIK

Sadarestuwati: Padi MSP 65 Bisa Jadi Salah Satu Solusi Swasembada Pangan

JOMBANG – Padi MSP 65 atau GP 65 Bogor yang dikembangkan di lahan demplot Kabupaten Jombang menunjukkan hasil di ...
HEADLINE

Padi MSP 65 Panen 10 Ton per Hektare di Jombang, Ganjar Minta Uji Coba 3-4 Kali

JOMBANG – Padi GP 65 Bogor atau MSP 65 yang diuji coba di Kabupaten Jombang mencatat hasil panen rata-rata sekitar ...
HEADLINE

Wabup Ngawi Terus Pantau Kebakaran Lereng Utara Lawu, Sekat Bakar Dibuat untuk Melokalisir Api

NGAWI – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di lereng utara Gunung Lawu wilayah Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, ...