SURABAYA – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi berkomitmen memberikan hak yang sama kepada anak disabilitas. salah satunya dengan cara merekrut 140 anak disabilitas untuk bekerja di Pemkot Surabaya pada tahun depan.

“Saya tidak ingin ada perbedaan antara disabilitas dan bukan, karena setiap manusia itu lahir pasti punya kelebihan, dan setiap manusia itu pasti juga punya kekurangan,” kata Eri Cahyadi saat memperingati Hari Disabilitas Internasional di Convention Hall Surabaya, Jumat (3/12/2022).

Demi memberikan hak yang sama bagi para anak disabilitas, Cak Eri panggilan lekatnya, memerintahkan jajarannya untuk merekrut anak-anak disabilitas.

Bahkan, dia minta setiap perangkat daerah (PD) di lingkungan Pemkot Surabaya harus merekrut dua anak disabilitas. Jika PD-nya ada 70, berarti nanti ada sebanyak 140 orang yang bisa bekerja di Pemkot Surabaya dan menjadi bagian di Pemkot Surabaya.

“Namun, mereka ini tentu harus warga Surabaya dan harus dicek dan dites untuk mengetahui kemampuan mereka di posisi apa. Insya Allah ini akan kami jalankan di tahun depan,” ujarnya.

Menurut dia, alasan utama mengajak mereka menjadi bagian dari Pemkot Surabaya karena pemerintah itu harus hadir bagi mereka, harus bisa memberikan tempat yang sama bagi mereka, meskipun mereka ini memiliki kemampuan khusus.

“Jadi, pemerintah harus bisa memberikan keseimbangan dan memberikan hak yang sama bagi mereka. Surabaya ini milik semuanya, Surabaya ini milik semua agama dan milik semua umat manusia. Inilah Kota Surabaya yang penuh guyup dan rukun,” tutur Eri.

Selain itu, demi menyamakan hak tersebut nanti pada saat Hari Ibu tanggal 22 Desember, dia memerintahkan jajarannya untuk menggelar sebuah acara khusus disabilitas di Taman Surya, halaman Balai Kota Surabaya.

Politisi Banteng ini melakukan acara tersebut pada saat Hari Ibu karena memang seorang ibu yang merawat anak-anak disabilitas yang luar biasa itu.

“Nanti dalam acara itu, saya juga ingin mengajak anak-anak disabilitas untuk masuk dan melihat-lihat kantor dan ruangan Wali Kota Surabaya. Mereka ini juga punya hak dan cita-cita yang sama dengan yang lainnya,” katanya.

Dengan cara seperti itu, lanjut Eri, maka Balai Kota Surabaya akan menjadi rumah rakyat dan bukan lagi menjadi rumah bagi para aparatur sipil negara (ASN) dan jajaran Pemkot Surabaya.

“Makanya, nanti siapapun boleh datang ke Balai Kota Surabaya, sehingga tidak ada batas antara pemerintahan dengan masyarakatnya,” tutup Eri. (dhani/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS