BANYUWANGI – Rapat kerja pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2026, Komisi IV DPRD Banyuwangi meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur produktif yang memberikan manfaat nyata dan berdampak langsung kepada masyarakat.

OPD mitra kerja Komisi IV, di antaranya, Dinas Pendidikan, Dinas PU Cipta Karya,Perumahan dan Pemukiman, DPU Pengairan, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perhubungan.

Ketua Komisi IV, Patemo, mengatakan, efisiensi anggaran perlu dilakukan melalui integrasi program daerah dengan program nasional agar penggunaan APBD lebih efektif. Menurutnya, anggaran harus diarahkan pada kegiatan produktif yang memiliki dampak luas bagi warga.

“Belanja modal perlu dioptimalkan dan belanja operasional dijalankan secara efisien, dengan fokus pada kegiatan yang produktif dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Patemo, pada Selasa (4/11/2025).

Untuk bidang pembangunan infrastruktur, lanjut Patemo, pihaknya mendorong DPU Cipta Karya PP untuk memastikan anggaran digunakan secara maksimal untuk program prioritas pembangunan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

“DPU Cipta Karya, Perumahan dan Pemukiman meninjau kembali seluruh proyek yang direncanakan dan memprioritaskan proyek yang paling mendesak dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat,” jelas politisi PDI Perjuangan itu.

Untuk Dinas PU Pengairan, fokus pada pemeliharaan dan perbaikan jaringan irigasi, embung yang sudah ada agar berfungsi optimal. Memastikan anggaran yang dialokasikan untuk program yang memiliki dampak ekonomi tinggi dan mendukung ketahanan pangan seperti rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder.

“Penanganan banjir di kawasan perkotaan maupun wilayah lainnya juga harus menjadi perhatian pemerintah daerah di tahun 2026 dengan melakukan normalisasi saluran sungai dan drainase serta melakukan penataan sistem pembuangan air yang lebih baik,” terangnya.

Penanganan persampahan di Kabupaten Banyuwangi agar segera dituntaskan oleh Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2026 sehingga tidak ada lagi keluhan masyarakat, khususnya terkait dengan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPSA).

Bidang pendidikan, Komisi IV minta kepada eksekutif agar memprioritaskan perbaikan ruang kelas dan pemeliharaan gedung sekolah agar dapat mewujudkan sekolah yang sehat dan nyaman untuk kegiatan belajar siswa. Peningkatan SDM unggul dan berbudaya melalui Pendidikan dapat segera terwujud.

“Kita minta Badan Anggaran maupun Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi dinas penghasil PAD mitra kerja dengan mengkaji usulan dan memenuhi kebutuhan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana dalam menggali penerimaan daerah,” tandasnya. (ars/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS