Minggu
20 Juli 2025 | 11 : 02

E-Government Surabaya Bakal Diterapkan Secara Nasional

pdip-jatim-risma-ti-rbn

pdip-jatim-risma-ti-rbnSURABAYA – Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional (TI RBN) akan mengadopsi e-government di Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk diterapkan secara nasional.

Hal ini dilakukan setelah tim penasihat presiden tersebut mendengar pemaparan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini di Balai Kota, Kamis (24/11/2016) lalu.

Dalam pemaparannya, Tri Rismaharini menyatakan, sejak Pemkot Surabaya memanfaatkan sistem informatika, penghematan bisa dilakukan.

Pada tahun 2012 saat pertama kali menerapkan e-government, Pemkot Surabaya bisa melakukan penghematan Rp 13 milliar dan dilanjutkan pada 2016 sebesar Rp 9,6 milliar.

Wali kota dari PDI Perjuangan ini menyebutkan, sekarang pelayanan publik di Surabaya sudah diterapkan sistem online. Di antaranya, laporan harga, laporan jalan rusak, penerangan mati, dan usulan masyarakat.

“Antre di rumah sakit sekarang bisa online. Tak perlu datang ke rumah sakit untuk mengambil nomor antrean,” kata Risma.

Tidak hanya itu, penggunaan mobile application bisa untuk mengurus surat izin usaha perdagangan (SIUP). Mulai dari pendaftaran hingga hasilnya bisa langsung kirim via handphone. Dan hasilnya, bisa langsung dicetak.

Sementara itu, Ketua TI RBN Eko Prasojo menjelaskan, kunjungannya ke beberapa daerah ini dilakukan untuk menjaring model pelayanan publik dan selanjutkan akan dilaporkan ke presiden.

Selama kunjungan, pihaknya lebih pada mendengarkan, bukan untuk menilai. “Bagaimana inovasi pelayanan dan mendengar masukan. Kemudian hasilnya akan kami rekomendasikan ke presiden dan akan dibahas di sidang kabinet,” jelas Eko.

Dia mengaku banyak yang didapat dari pertemuan tersebut. Seperti penggunaan sistem informasi dan teknologi di birokrasi adalah pengungkit terbesar dalam perubahan. Karena hampir seluruh pelayanan bisa tersentuh.

Sistem inilah nanti yang akan dibawa ke presiden untuk dilaporkan. Sehingga selanjutnya bisa dipelajari dan diterapkan oleh kepala daerah yang lain.

Untuk itu, tentunya akan dibuatkan payung hukumnya terlebih dahulu. Bisa melalui peraturan presiden yang akan mendorong pemanfaatan teknologi bisa direplikasikan di daerah lain. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Artikel Terkini

SEMENTARA ITU...

Lampaui Target, Sudah Terbentuk 19 Koperasi Merah Putih di Kota Mojokerto

MOJOKERTO – Pemerintah Kota Mojokerto berhasil melampaui target pembentukan Koperasi Merah Putih (KMP) di ...
KRONIK

Perluas Layanan Kedaruratan, Kanang Serahkan Ambulans untuk Warga Ngawi Barat

NGAWI – Anggota Komisi VI DPR RI, Ir. Budi Sulistyono (Kanang), menyerahkan satu unit mobil ambulans kepada warga ...
EKSEKUTIF

Pemkab Lumajang Tampilkan Stan Koperasi dan UMKM Binaan di Acara Jalan Sehat

LUMAJANG – Merayakan hari Koperasi, Pemerintah Kabupaten Lumajang menggelar acara senam dan jalan sehat di ...
KRONIK

Bupati Sugiri Ajak Muslimat NU Gotong Royong Atasi Kemiskinan

PONOROGO – Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, menghadiri pelantikan Pengurus Pimpinan Anak Cabang (PAC) Muslimat NU ...
KRONIK

Hadiri Yudisium UIN KHAS Jember, Bupati Ipuk Motivasi Ratusan Guru untuk Inovatif

BANYUWANGI – Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menghadiri Yudisium dan Pengukuhan Guru Profesional Universitas ...
KRONIK

Risma Suntik Semangat UMKM dan Ibu Rumah Tangga Konawe

KONAWE – Ketua DPP PDI Perjuangan yang juga Mantan Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini (Risma), mengunjungi ...