Minggu
16 Agustus 2026 | 9 : 36

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

E-Government Surabaya Bakal Diterapkan Secara Nasional

pdip-jatim-risma-ti-rbn

pdip-jatim-risma-ti-rbnSURABAYA – Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional (TI RBN) akan mengadopsi e-government di Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk diterapkan secara nasional.

Hal ini dilakukan setelah tim penasihat presiden tersebut mendengar pemaparan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini di Balai Kota, Kamis (24/11/2016) lalu.

Dalam pemaparannya, Tri Rismaharini menyatakan, sejak Pemkot Surabaya memanfaatkan sistem informatika, penghematan bisa dilakukan.

Pada tahun 2012 saat pertama kali menerapkan e-government, Pemkot Surabaya bisa melakukan penghematan Rp 13 milliar dan dilanjutkan pada 2016 sebesar Rp 9,6 milliar.

Wali kota dari PDI Perjuangan ini menyebutkan, sekarang pelayanan publik di Surabaya sudah diterapkan sistem online. Di antaranya, laporan harga, laporan jalan rusak, penerangan mati, dan usulan masyarakat.

“Antre di rumah sakit sekarang bisa online. Tak perlu datang ke rumah sakit untuk mengambil nomor antrean,” kata Risma.

Tidak hanya itu, penggunaan mobile application bisa untuk mengurus surat izin usaha perdagangan (SIUP). Mulai dari pendaftaran hingga hasilnya bisa langsung kirim via handphone. Dan hasilnya, bisa langsung dicetak.

Sementara itu, Ketua TI RBN Eko Prasojo menjelaskan, kunjungannya ke beberapa daerah ini dilakukan untuk menjaring model pelayanan publik dan selanjutkan akan dilaporkan ke presiden.

Selama kunjungan, pihaknya lebih pada mendengarkan, bukan untuk menilai. “Bagaimana inovasi pelayanan dan mendengar masukan. Kemudian hasilnya akan kami rekomendasikan ke presiden dan akan dibahas di sidang kabinet,” jelas Eko.

Dia mengaku banyak yang didapat dari pertemuan tersebut. Seperti penggunaan sistem informasi dan teknologi di birokrasi adalah pengungkit terbesar dalam perubahan. Karena hampir seluruh pelayanan bisa tersentuh.

Sistem inilah nanti yang akan dibawa ke presiden untuk dilaporkan. Sehingga selanjutnya bisa dipelajari dan diterapkan oleh kepala daerah yang lain.

Untuk itu, tentunya akan dibuatkan payung hukumnya terlebih dahulu. Bisa melalui peraturan presiden yang akan mendorong pemanfaatan teknologi bisa direplikasikan di daerah lain. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Artikel Terkini

LEGISLATIF

Novita Hardini Dorong UMKM Trenggalek Kantongi SNI, Jadi “Jaket Pengaman” Produk

TRENGGALEK – Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Dapil VII Jawa Timur, Novita Hardini, mendorong pelaku UMKM di ...
LEGISLATIF

Anggota DPRD Jatim Ony Setiawan Dorong Penguatan UMKM dan Koperasi di Tuban

TUBAN – Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur Fraksi PDI Perjuangan, Ony Setiawan, menginisiasi program ...
KRONIK

Amithya Ingatkan Generasi Muda Tak Kehilangan Jati Diri di Era Digital

MALANG – Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita mengingatkan masyarakat agar tidak kehilangan jati ...
KABAR CABANG

Pengurus Ranting Se-Kecamatan Kerek dan Soko Tuban Jalani Pelantikan

TUBAN – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Tuban resmi memulai rangkaian pelantikan pengurus ...
KABAR CABANG

Musran Tuntas, PDIP Kabupaten Blitar Bidik 22 Kursi pada Pemilu 2029

PDIP Kabupaten Blitar menuntaskan Musran se-kabupaten dan membidik 22 kursi DPRD pada Pemilu 2029 melalui penguatan ...
LEGISLATIF

Novita Hardini Apresiasi Bringinan, Pisang Cavendish Jadi Sumber Ekonomi Warga

Novita Hardini mendorong budidaya pisang Cavendish di Desa Bringinan, Ponorogo, menjadi model pemberdayaan ekonomi ...