MALANG – Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita menegaskan dukungan terhadap rencana penyediaan angkutan pengumpan atau feeder guna menunjang operasional Bus Trans Jatim di koridor Malang Raya. Dia minta sarana itu memberdayakan sopir angkot.

Diketahui, wacana pembukaan koridor baru Bus TransJatim merupakan wewenang dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur. Dengan adanya bus TransJatim ini dinilai bisa mengintegrasikan sektor pariwisata di Malang Raya.

Amithya menerangkan jika Pemkot Malang dalam hal ini kebagian tugas untuk menyiapkan sarana penunjangnya. Ia mendorong angkutan feeder nanti dapat memanfaatkan sopir angkot yang kian hari eksistensinya mulai meredup.

”Rencananya memang nanti memberdayakan sopir angkot yang sudah ada, tentu kami dukung karena ini bisa jadi solusi transportasi di Kota Malang. Kini, kami di legislatif masih sedang mempersiapkan regulasinya,” kata Mia, sapaan akrabnya, kemarin.

Legislatif sendiri, kata Mia, akan menyiapkan kajian pembentukan regulasi sebagai dasar hukum pelaksanaan operasional angkutan pengumpan itu. Dalam hal ini, pihaknya akan mendorong agar dapat sejalan dengan manfaat kesejahteraan bagi sopir angkot.

”Termasuk perlindungan dan kepastian peran bagi para sopir. Kami juga akan mendorong itu. Karena bagaimana pun, masak iya kita cuma memakai kendaraannya saja, tapi gak memberdayakan mereka,” ujar politisi PDI Perjuangan tersebut.

Menurutnya, operasional Bus TransJatim yang juga menyediakan sarana feeder dinilai merupakan solusi untuk mengatasi permasalahan kemacetan yang pelik di Kota Malang. Terlebih, kota ini juga jadi jujukan mahasiswa luar daerah mengenyam pendidikan.

”Dengan adanya transportasi publik yang tertata maka volume kendaraan pribadi akan berkurang,” harapnya.

Lebih lanjut, Mia juga membahas wacana Buy The Service (BTS) yang terintegrasi dengan layanan Transjatim akan menjadi solusi dari berbagai persoalan transportasi di Kota Malang. Menurutnya, keberadaan Transjatim dan BTS tidak akan berpotensi menambah kemacetan.

Malah kata Mia, justru sistem transportasi publik yang terkonsep dan menjangkau titik strategis dinilai akan mendorong masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum.

“Asal bisa masuk ke wilayah-wilayah yang memang menjadi titik kumpul masyarakat dan itu strategis,” tandasnya. (ull/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS