SURABAYA – Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya, Anas Karno mengingatkan pemkot agar melakukan langkah cepat terkait pengadaan minyak goreng satu harga, dan memprioritaskan program subsidi untuk UMKM.

“Yang perlu dipikirkan adalah UMKM yang menggunakan minyak goreng,” ujar Anas di Surabaya, Rabu (26/1/2022).

Menurut Anas Karno, bila persoalan ini tidak segera dituntaskan, pelaku UMKM di Surabaya bisa terancam gulung tikar. “Pelaku UMKM yang menggunakan minyak goreng bila sudah macet maka perekonomian nanti juga akan macet,” ujarnya.

Untuk itu, legislator yang juga Wakil Sekretaris DPC PDI Perjuangan Surabaya itu minta agar pengadaan minyak goreng yang saat ini mengalami kelangkaan, nanti diprioritaskan bagi pelaku UMKM yang sedang gencar menjalankan usaha untuk pemulihan ekonomi di Kota Pahlawan.

“Jadi Komisi B minta agar UMKM yang menggunakan minyak goreng diprioritaskan agar (perekonomian) tetap jalan dan minyak gorengnya juga tepat sasaran,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopumdag) Surabaya Fauzie Mustaqiem Yos memaparkan penyebab terjadinya kelangkaan minyak goreng lantaran adanya permasalahan pada mekanisme distribusi.

“Jadi, karena dari produsen ke ritel masih berhenti,” ujarnya, saat hearing dengan Komisi B DPRD Surabaya, kemarin.

Untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng, pihaknya gencar melakukan operasi pasar di Kecamatan di Surabaya. “Operasi pasar sudah terlaksana sejak 12 Januari lalu dan tersebar di sejumlah wilayah,” kata Fauzie.

Dia mengungkapkan operasi pasar bakal digelar sampai 28 Januari mendatang. “Total sekitar 1.200 liter minyak goreng atau 100 kotak kemasan dikerahkan dalam setiap operasi pasar. Rencananya bakal dilakukan sampai 28 Januari,” bebernya.

Pihaknya juga melakukan sidak ke beberapa toko ritel guna memantau ketersediaan minyak goreng. Menurut dia, ketentuan dari Kemendag harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng Rp 14 ribu per liter. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS