SIDOARJO — Sorotan tajam terhadap ketimpangan distribusi dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di Kabupaten Sidoarjo kembali mencuat. Anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan, Tarkit Erdianto menilai, bantuan pendidikan daerah tersebut belum sepenuhnya berpihak kepada sekolah-sekolah kecil yang masih berjuang untuk bertahan.

Tarkit Erdianto menegaskan perlu adanya evaluasi secara menyeluruh terhadap skema penyaluran BOSDA yang selama ini dinilai tidak berkeadilan.

“Ada sekolah yang SPP-nya cuma Rp 50 ribu sampai Rp 100 ribu per bulan, tapi mereka dapat BOSDA yang sama dengan sekolah-sekolah besar yang SPP-nya mencapai jutaan. Ini kan nggak adil,” ujarnya dengan nada tegas, Rabu (14/10/2025).

Ia mencontohkan, ada sekolah-sekolah swasta di Sidoarjo yang sudah mapan secara finansial, bahkan memungut SPP hingga Rp 3 juta per bulan, namun faktanya sekolah tersebut tetap menerima BOSDA dari pemerintah daerah.

“Saya tahu ada satu sekolah yang BOSDA-nya sampai Rp 1 miliar. Sementara banyak sekolah kecil yang hidup segan mati tak mau. Kalau mau adil, kasihlah bantuan kepada sekolah-sekolah yang memang betul-betul membutuhkan,” tambahnya.

Politisi yang dikenal vokal itu menilai, pemerintah perlu membedakan antara sekolah besar yang sudah mandiri secara finansial dengan sekolah-sekolah kecil yang masih kekurangan.

“Orang adil itu bukan berarti harus merata. Yang tidak mampu itulah yang harus dibantu. Kalau semua dapat sama rata, justru yang kecil akan semakin tertinggal.”

Ia juga menyoroti perubahan orientasi penyelenggara pendidikan saat ini yang dinilai semakin berorientasi pada keuntungan.

“Kalau dulu orang bikin sekolah itu karena panggilan sosial, sekarang banyak yang profit oriented. Ini yang harus kita sadari bersama,” katanya.

DPRD Sidoarjo, lanjutnya, akan meminta Dinas Pendidikan untuk melakukan pendataan ulang terkait penerima BOSDA agar lebih tepat sasaran.

“Komisi kami sudah minta data ke dinas. Kita ingin tahu per kluster, berapa SPP tiap sekolah, berapa penerimaannya, dan siapa yang benar-benar layak. Biar nanti eksekutif dan legislatif bisa duduk bersama mencari formulasi yang lebih adil.” tandasnya. (hd/hs)