MOJOKERTO – Komisi II DPRD Kota Mojokerto mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat pelaksanaan berbagai proyek yang belum terealisasi. Memasuki triwulan terakhir tahun anggaran 2025, terdapat sejumlah paket kegiatan yang belum tuntas dan bahkan masih dalam tahap lelang.

Ketua Komisi II DPRD Kota Mojokerto, Santoso Bekti Wibowo, menyampaikan bahwa pihaknya telah memberikan perhatian khusus kepada organisasi perangkat daerah (OPD) selaku pengampu proyek, agar segera merealisasikan program kerja sesuai target.

“Utamanya yang berkaitan dengan proyek infrastruktur. Saya sudah memberikan imbauan, khususnya ke dinas PUPR, untuk segera menyelesaikan tanggung jawab yang menjadi kewajibannya,” ujar Santoso, Selasa (14/10/2025).

Menurutnya, hingga pertengahan Oktober ini masih ada beberapa proyek fisik yang belum keluar dari proses lelang. Padahal, sisa waktu tahun anggaran 2025 hanya sekitar dua setengah bulan.

“Bahkan, ada beberapa proses lelang yang gagal tender,” jelas legislator dari PDI Perjuangan tersebut.

Untuk itu, Komisi II meminta agar proses lelang ulang dilakukan sesuai regulasi, sehingga dapat segera ditetapkan pemenang dan dilanjutkan ke tahap penandatanganan kontrak kerja.

“Mudah-mudahan dari hasil lelang nanti pemenangnya adalah kontraktor yang kapabel,” terangnya.

Santoso juga menekankan, percepatan pekerjaan harus dibarengi dengan pengawasan terhadap mutu hasil konstruksi. Proyek, kata dia, tidak boleh sekadar dikejar agar selesai cepat, namun juga wajib memenuhi standar kualitas.

“Sehingga pelaksanaan pekerjaan dapat direalisasikan secara tepat waktu dan hasil yang sesuai dengan standar mutu,” tambahnya.

Ia juga berharap, pemenang tender memiliki kualifikasi finansial yang kuat, sehingga dapat melaksanakan pekerjaan dengan kecepatan dan ketepatan tinggi.

“Kami berharap pemenang lelang juga memiliki kualifikasi finansial yang kuat untuk bisa melaksanakan pekerjaan dengan speed tinggi,” tandasnya. (fathir/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS