Rabu
22 Juli 2026 | 6 : 57

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

DPRD Jember Desak Pemkab Segera Tuntaskan Honor Tenaga Non-ASN

pdip-jatim-250220-widarto

JEMBER – Wakil Ketua DPRD Jember Widarto mendesak pemerintah kabupaten (Pemkab) segera menuntaskan persoalan honor bagi tenaga non ASN di wilayah setempat pasca terbitnya surat edaran (SE) nomor 900.1.1/664/Keuda.

Surat edaran yang ditandatangani Plh. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Horas Maurits Panjaitan, tanggal 14 Februari 2025 menegaskan komitmennya dalam menyelesaikan status kepegawaian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan pegawai honorer.

“Pemerintah daerah tidak lagi memiliki celah untuk menunda atau menghindari kewajiban membayar gaji PPPK dan honorer. Pencairan honor non-ASN itu, kemarin kan eksekutif masih ragu. Karena surat Kemenpan RB dulu, hanya perintah menganggarkan, tapi tidak perintah bayar. Nah, sekarang sudah gamblang untuk segera dibayar,” kata Widarto saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Kamis (20/2/2025).

Dengan terbitnya SE tersebut, sambung Widarto, terkait honor non-ASN harus menjadi perhatian Pemkab Jember. Sehingga nasib dari seluruh tenaga non-ASN di Jember, bisa mendapat kepastian.

Selain urusan honor, sebut politisi PDI Perjuangan itu, Pemkab Jember masih memiliki pekerjaan rumah (PR) lanjutan. Yakni tentang nasib PPPK yang tidak bisa mengikuti seleksi PPPK atau mereka yang tidak lolos administrasi PPPK beberapa waktu lalu.

Harapan Widarto, setelah dilantiknya Bupati-Wakil Bupati Jember yang baru, solusi konkret bisa dilahirkan. Semisal dengan menerbitkan kontrak jasa perorangan PJLP atau solusi-solusi lain yang lebih konkret.

“Beberapa solusi itu nanti yang bisa kita pikirkan untuk teman-teman yang tidak bisa mengikuti seleksi PPPK, karena tidak memenuhi syarat,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui persoalan yang dialami pegawai non ASN ini, adalah bentuk kepedulian sosial. Apalagi mendekati bulan suci Ramadan. Sehingga saat kebutuhan hidup melonjak, solusi sudah ditemukan.

“Dan saya tegaskan urusan honor harus segera dilakukan, kalau enggak nanti pemerintah zalim itu,” pungkas Widarto. (art/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

LEGISLATIF

Zulham Dorong Pasar Sumedang Dikerjasamakan dengan Swasta agar Tak Terus Mangkrak

Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang Zulham Akhmad Mubarok mendorong pengelolaan Pasar Sumedang ...
SEMENTARA ITU...

Syaifuddin Zuhri Dorong Turnamen Usia Dini Digelar Rutin untuk Cetak Pesepak Bola Berkualitas

SURABAYA – Ketua DPRD Surabaya Syaifuddin Zuhri mendorong turnamen sepak bola usia dini digelar secara rutin ...
KABAR CABANG

DPC Bojonegoro Gandeng Praktisi, Latih Petani Bikin Pupuk Organik Murah Meriah

BOJONEGORO – Upaya menjaga ketahanan pangan dan merespons tingginya harga pupuk kimia terus dilakukan di daerah. ...
KRONIK

Sambut Bulan Kemerdekaan, Bupati Lukman Pimpin ASN Percantik Kota Bangkalan

BANGKALAN – Menyambut Bulan Kemerdekaan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan menggerakkan aparatur sipil negara ...
EKSEKUTIF

Pemkab Ngawi Siapkan Regulasi Mengemudi Sepeda Motor bagi Anak Usia 17 Tahun Ke Bawah

NGAWI – Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono mengaku prihatin atas meningkatnya kasus kecelakaan lalu lintas yang ...
EKSEKUTIF

Mas Dhito Tinjau Lahan Calon Hotel Haji Pertama di Indonesia Dekat Bandara Dhoho

Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana meninjau lahan calon hotel haji pertama di Indonesia di dekat Bandara ...