Rabu
03 Juni 2026 | 4 : 06

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

DPRD Jember Desak Pemkab Segera Tuntaskan Honor Tenaga Non-ASN

pdip-jatim-250220-widarto

JEMBER – Wakil Ketua DPRD Jember Widarto mendesak pemerintah kabupaten (Pemkab) segera menuntaskan persoalan honor bagi tenaga non ASN di wilayah setempat pasca terbitnya surat edaran (SE) nomor 900.1.1/664/Keuda.

Surat edaran yang ditandatangani Plh. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Horas Maurits Panjaitan, tanggal 14 Februari 2025 menegaskan komitmennya dalam menyelesaikan status kepegawaian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan pegawai honorer.

“Pemerintah daerah tidak lagi memiliki celah untuk menunda atau menghindari kewajiban membayar gaji PPPK dan honorer. Pencairan honor non-ASN itu, kemarin kan eksekutif masih ragu. Karena surat Kemenpan RB dulu, hanya perintah menganggarkan, tapi tidak perintah bayar. Nah, sekarang sudah gamblang untuk segera dibayar,” kata Widarto saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Kamis (20/2/2025).

Dengan terbitnya SE tersebut, sambung Widarto, terkait honor non-ASN harus menjadi perhatian Pemkab Jember. Sehingga nasib dari seluruh tenaga non-ASN di Jember, bisa mendapat kepastian.

Selain urusan honor, sebut politisi PDI Perjuangan itu, Pemkab Jember masih memiliki pekerjaan rumah (PR) lanjutan. Yakni tentang nasib PPPK yang tidak bisa mengikuti seleksi PPPK atau mereka yang tidak lolos administrasi PPPK beberapa waktu lalu.

Harapan Widarto, setelah dilantiknya Bupati-Wakil Bupati Jember yang baru, solusi konkret bisa dilahirkan. Semisal dengan menerbitkan kontrak jasa perorangan PJLP atau solusi-solusi lain yang lebih konkret.

“Beberapa solusi itu nanti yang bisa kita pikirkan untuk teman-teman yang tidak bisa mengikuti seleksi PPPK, karena tidak memenuhi syarat,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui persoalan yang dialami pegawai non ASN ini, adalah bentuk kepedulian sosial. Apalagi mendekati bulan suci Ramadan. Sehingga saat kebutuhan hidup melonjak, solusi sudah ditemukan.

“Dan saya tegaskan urusan honor harus segera dilakukan, kalau enggak nanti pemerintah zalim itu,” pungkas Widarto. (art/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

KRONIK

Antipasi Krisis Pangan, PDI Perjuangan Jatim Instruksikan Kader Tanam Pohon Sukun

SURABAYA – DPD PDI Perjuangan Jawa Timur mengambil langkah nyata memperkuat kedaulatan pangan dengan ...
KRONIK

KNPI Sumenep Gelar Doa Bersama untuk Bung Karno, Bupati Fauzi: Harus Menjadi Energi Positif

SUMENEP – Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, mengapresiasi langkah DPD KNPI Sumenep menggelar penghormatan ...
KABAR CABANG

Gelar Baksos Donor Darah, Erma: Pancasila di Jiwa Seluruh Kader PDI Perjuangan

TULUNGAGUNG – DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tulungagung rutin melaksanakan kegiatan bakti sosial donor darah setiap ...
KRONIK

Jemaah Haul Habib Abu Bakar Assegaf Butuh Rumah Singgah, Bisa ke Kantor DPC PDIP Gresik

GRESIK – Menjelang puncak pelaksanaan Haul ke-71 Habib Abu Bakar Assegaf tahun 2026, semangat gotong royong dan ...
KABAR CABANG

Peringatan Harlah Pancasila, DPC Tulungagung Ajak Kader Bumikan Pemikiran Bung Karno

TULUNGAGUNG – DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tulungagung menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Desa ...
LEGISLATIF

Nila Yani Dorong Transformasi Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual dan Budaya

Anggota Komisi VII DPR RI Nila Yani Hardiyanti mendorong Kementerian Ekonomi Kreatif menyusun roadmap pengembangan ...