JAKARTA – DPR RI setuju Laksamana Yudo Margono jadi calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa yang akan pensiun. Pengesahan Yudo sebagai calon Panglima TNI dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR yang digelar Selasa (6/12/2022).

Anggota dewan menyetujui hasil uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) yang dilakukan Komisi I DPR terkait pergantian Panglima TNI. Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan sejumlah harapan untuk Yudo yang saat ini masih menjabat Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL).

“Selamat kepada Laksamana Yudo Margono yang telah resmi menjadi calon Panglima TNI. Semoga dapat menjalankan tugasnya dengan amanah,” kata Puan.

Hasil pengesahan Yudo sebagai calon Panglima TNI akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), sehingga Yudo dapat segera dilantik sebagai orang nomor satu di jajaran TNI.

Puan berharap, Yudo dapat melanjutkan program-program strategis yang telah dibuat Panglima TNI sebelumnya. “Termasuk dengan pemenuhan minimum essential force (MEF) yang merupakan standar kekuatan pokok dan minimum TNI,” ucap Ketua DPP PDI Perjuangan ini.

Menurut Puan, pemenuhan MEF mutlak disiapkan sebagai prasyarat utama terlaksananya efektivitas tugas pokok dan fungsi TNI dalam menghadapi ancaman aktual. DPR disebut akan terus berupaya memberi dukungan untuk realisasi MEF sesuai kewenangannya.

“Dalam menjaga kedaulatan negara, postur kekuatan TNI sangat penting. Meski realisasi MEF menyesuaikan keuangan negara, DPR terus berupaya memberi dukungan penganggaran yang maksimal terhadap pemenuhan MEF demi tegaknya kedaulatan NKRI,” sebut Puan.

Sejak 2010, pemerintah telah menerapkan kebijakan MEF untuk mencapai kekuatan pokok minimum dalam tiga tahapan atau renstra (rencana strategis). Saat ini, MEF telah memasuki tahap III periode 2019-2024 yang ditargetkan mencapai 70 persen pada akhir 2024.

“Kita berharap TNI di bawah kepemimpinan Laksamana Yudo didukung komitmen bersama Pemerintah dan DPR dapat mencapai target MEF pada Renstra Tahap III sehingga postur pertahanan militer dapat optimal,” paparnya.

Lebih lanjut, Puan meminta Laksamana Yudo dapat menjaga soloditas TNI. Selain itu, Yudo diharapkan dapat menjamin netralitas TNI serta tidak terlibat politik praktis.

“Apalagi saat ini Indonesia sudah mulai memasuki tahun politik. Prajurit TNI harus dapat menjaga netralitas,” tegas Puan.

Mantan Menko PMK itu pun menyatakan DPR mendukung visi misi Laksamana Yudo dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) TNI.

Puan juga menyebut DPR siap mengawal peningkatan kesiapan operasional satuan TNI, penguatan operasi gabungan antar matra TNI, dan pemantapan implementasi reformasi wilayah birokrasi dan kultur organisasi di tubuh TNI yang menjadi visi misi Laksamana Yudo.

“Sehingga prajurit-prajurit TNI dapat menjadi Patriot NKRI yang profesional, modern, dan tangguh,” ungkap cucu Proklamator RI Bung Karno tersebut.

Di sisi lain, Puan mengingatkan agar TNI terus menjaga sinergitas dengan Polri. Sinergitas yang baik antara TNI dan Polri disebut dapat memperkuat pertahanan dan keamanan negara.

“Rakyat menantikan prestasi Laksamana Yudo memimpin TNI dalam rangka menegakkan kedaulatan negara dan mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tutup Puan. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS