Rabu
28 Oktober 2026 | 8 : 18

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

DPR Desak Pemerintah Bantu Tumbuh Kembangnya Pelaku E-Dagang

pdip jatim puan 10 desember 2019

JAKARTA- Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, perdagangan elektronik (perdagangan online) menjadi solusi alternatif sebagai mesin penggerak perekonomian, di tengah lesunya sektor-sektor andalan penyumbang pertumbuhan ekonomi seperti: pertanian, industri dan pertambangan.

Sebagai sebuah kegiatan ekonomi baru, kata Puan, para pelaku perdagangan online sedang mencari model bisnis yang tepat serta sedang membesarkan marketplace.

“Adalah tugas pemerintah membantu para pedagang online agar mereka tumbuh sesuai semangat pemerintah untuk menciptakan banyak perusahaan unicorn tanpa mengurangi hak-hak konsumen,” kata Puan, Rabu (11/12/2019).

Ketua DPP PDI Perjuangan ini menambahkan, terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No 80 tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistim Elektronik yang mewajibkan pedagang online memiliki izin usaha pada saat ini dipandang kurang tepat karena minimnya sosialisasi. Sehingga meresahkan mereka-mereka yang sedang memulai bisnis online terutama para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

“PP No 80 tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistim Elektronik jangan sampai kontraproduktif menyulitkan pelaku UMKM serta menghambat perkembangan perdagangan secara elektronik (E-dagang) yang sedang tumbuh,” ujarnya.

Karena itu, DPR mendorong Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk melakukan sosialisasi mengenai pelaksanaan dari PP tersebut guna memberikan pemahaman yang baik bagi pelaku Perdagangan Melalui Sistem Elektronik(PMSE) agar tujuan dari ditetapkannya PP tersebut dapat dicapai secara maksimal.

Pihaknya juga minta Kemendag untuk tidak secara langsung memberlakukan PP tentang PMSE dengan memberikan penetapan waktu, agar masyarakat yang akan melakukan perdagangan secara elektronik dapat memenuhi semua ketentuan yang diatur dalam PP tersebut.

“DPR juga mendorong Kementerian Koperasi dan UMKM melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga yang juga mengatur program pemberdayaan UMKM untuk menyatukan program tersebut di bawah satu pintu guna memudahkan pembinaan dan dukungan pemerintah dalam meningkatkan usahanya,” pungkas Puan. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Artikel Terkini

LEGISLATIF

Patemo Desak PU Pengairan Selesaikan Sengkarut Lahan Proyek Sungai Gonggo

BANYUWANGI – Warga Dusun Ringinagung, Desa Pesanggaran, menyatakan dukungan penuh terhadap pengerjaan proyek ...
LEGISLATIF

Dukung Target UHC, PDIP Ponorogo Desak Peningkatan Alokasi Jaminan Kesehatan di RAPBD 2027

PONOROGO – Fraksi PDI Perjuangan maPAN DPRD Ponorogo mendorong peningkatan alokasi Penerima Bantuan Iuran Daerah ...
LEGISLATIF

Diana Sasa: Integrasi Trans Jatim Harus Mudahkan Penumpang sampai Tujuan Akhir

Fraksi PDIP DPRD Jatim meminta Trans Jatim terintegrasi dengan feeder, angkutan lokal, terminal, dan stasiun agar ...
EKSEKUTIF

Rijanto Ajak Muslimat NU Jadi Penggerak Pembangunan dan Kesejahteraan Blitar

BLITAR – Bupati Blitar Rijanto mengajak lebih dari 3.000 anggota Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) memperkuat peran ...
KRONIK

Ina Ammania Ingatkan Guru Madrasah, AI Tak Bisa Gantikan Keteladanan

BONDOWOSO – Anggota Komisi VIII DPR RI, Ina Ammania, mengingatkan guru madrasah agar tidak menyerahkan proses ...
SEMENTARA ITU...

Ski Air Ngawi Bidik 10 Emas di Popda Jatim XV 2026, Total Target 20 Medali

NGAWI – Cabang olahraga (cabor) ski air Kabupaten Ngawi membidik 20 medali dalam Pekan Olahraga Pelajar Daerah ...