Sabtu
10 Oktober 2026 | 1 : 42

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

DPC Gresik Datangi Bawaslu, Ingatkan Putusan MK Soal Netralitas TNI/Polri di Pilkada

IMG-20241120-WA0098_copy_723x511

GRESIK – Sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan (PDIP) Kabupaten Gresik mendatangi Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Gresik, di Jalan Panglima Sudirman Gresik, Selasa (19/11/2024).

Kedatangan mereka untuk mengingatkan soal putusan baru Mahkamah Konstitusi (MK) terkait netralitas pejabat daerah dan TNI/Polri dalam gelaran Pilkada 2024.

Sayangnya, tak satupun komisioner yang berada di lokasi. Mereka sedang ada dinas di luar kota. Kader banteng Gresik pun hanya ditemui sejumlah staf Bawaslu.

“Kedatangan kami ke Bawaslu meminta jalankan putusan MK, tindak tegas pejabat daerah dan TNI-Polri yang tak netral dalam gelaran Pilkada 2024,” ujar Kepala Badan Bantuan dan Advokasi Rakyat DPC PDI-P Gresik Munif Ridhuan.

Munif sapaan akrabnya menyampaikan,  kedatangannya ke Kantor Bawaslu Gresik untuk mengingatkan terkait Putusan MK 136/PUU-XXII/2024.

“Dalam putusan tersebut MK menambahkan frasa Pejabat Daerah dan Anggota TNI dan Polri dalam pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota,” jelasnya.

Munif menyebutkan, dalam putusan MK tersebut, pejabat daerah dan anggota TNI/Polri yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud bisa dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan atau denda paling sedikit Rp 600 ribu atau paling banyak Rp 6 juta.

“Artinya setiap Pejabat Daerah dan Anggota TNI dan Polri yang tidak netral dalam Pilkada 2024 dapat dipidana penjara,” ungkapnya.

Meskipun sanksi yang diatur relatif ringan, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Gresik berharap Putusan MK 136/PUU-XXII/2024 ini menjadi pengingat bagi aparat TNI/Polri untuk menahan diri dan tidak terlibat dalam politik khususnya Pilkada 2024.

“Untuk itu, kami minta Bawaslu Gresik untuk menekankan hal tersebut. Serta menyampaikan imbauan secara tegas, dan nenindak pejabat daerah  maupun TNI-Polri yang terbukti tak netral dalam Pilkada serentak 2024,” pungkasnya.

Diketahui, dalam kesempatan tersebut Munif juga didampingi Wakil Sekretaris PDIP Gresik Ponco Pratikno, Wakil Ketua Mustofa dan sejumlah pengurus lain. (mus/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

EKSEKUTIF

Empat Bulan Belum Dioperasi, Eri Cahyadi Pindahkan Pasien Kanker ke RSUD Soewandhie

SURABAYA – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta percepatan penanganan medis terhadap Dian, warga penyandang ...
LEGISLATIF

Milton Dick Pimpin IPU hingga 2029, Puan Maharani Harap Peran Parlemen Dunia Menguat

TANZANIA – Ketua DPR RI Puan Maharani berharap Milton Dick, yang terpilih sebagai Presiden ke-32 ...
KABAR CABANG

Gedung DPC PDIP Kabupaten Malang Dikembangkan Jadi Rumah Rakyat, Ini Fasilitasnya

DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang berencana mengembangkan kantor menjadi Rumah Rakyat dengan fasilitas rumah ...
LEGISLATIF

Krisis Air Petani Tumpang, Zulham Desak Tugu Tirta Bangun Embung atau Sumur Artetis

MALANG – Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang, Zulham Akhmad Mubarok, mendesak Perumda Air Minum ...
UMKM

Kisah Busono Membangun Kemandirian Petani Tembakau Senori

TUBAN — Kiprah kader partai politik tidak melulu soal adu gagasan di panggung kekuasaan. Di sudut Kabupaten Tuban, ...
KRONIK

Said Abdullah Dukung Rumah Tahfidz Al-Qur’an Puan Maharani di Malang untuk Pendidikan Karakter

MALANG – Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur MH Said Abdullah mendukung pembangunan Rumah Tahfidz Al-Qur’an Puan ...