Sabtu
15 Agustus 2026 | 7 : 37

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

DPC Gresik Datangi Bawaslu, Ingatkan Putusan MK Soal Netralitas TNI/Polri di Pilkada

IMG-20241120-WA0098_copy_723x511

GRESIK – Sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan (PDIP) Kabupaten Gresik mendatangi Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Gresik, di Jalan Panglima Sudirman Gresik, Selasa (19/11/2024).

Kedatangan mereka untuk mengingatkan soal putusan baru Mahkamah Konstitusi (MK) terkait netralitas pejabat daerah dan TNI/Polri dalam gelaran Pilkada 2024.

Sayangnya, tak satupun komisioner yang berada di lokasi. Mereka sedang ada dinas di luar kota. Kader banteng Gresik pun hanya ditemui sejumlah staf Bawaslu.

“Kedatangan kami ke Bawaslu meminta jalankan putusan MK, tindak tegas pejabat daerah dan TNI-Polri yang tak netral dalam gelaran Pilkada 2024,” ujar Kepala Badan Bantuan dan Advokasi Rakyat DPC PDI-P Gresik Munif Ridhuan.

Munif sapaan akrabnya menyampaikan,  kedatangannya ke Kantor Bawaslu Gresik untuk mengingatkan terkait Putusan MK 136/PUU-XXII/2024.

“Dalam putusan tersebut MK menambahkan frasa Pejabat Daerah dan Anggota TNI dan Polri dalam pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota,” jelasnya.

Munif menyebutkan, dalam putusan MK tersebut, pejabat daerah dan anggota TNI/Polri yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud bisa dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan atau denda paling sedikit Rp 600 ribu atau paling banyak Rp 6 juta.

“Artinya setiap Pejabat Daerah dan Anggota TNI dan Polri yang tidak netral dalam Pilkada 2024 dapat dipidana penjara,” ungkapnya.

Meskipun sanksi yang diatur relatif ringan, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Gresik berharap Putusan MK 136/PUU-XXII/2024 ini menjadi pengingat bagi aparat TNI/Polri untuk menahan diri dan tidak terlibat dalam politik khususnya Pilkada 2024.

“Untuk itu, kami minta Bawaslu Gresik untuk menekankan hal tersebut. Serta menyampaikan imbauan secara tegas, dan nenindak pejabat daerah  maupun TNI-Polri yang terbukti tak netral dalam Pilkada serentak 2024,” pungkasnya.

Diketahui, dalam kesempatan tersebut Munif juga didampingi Wakil Sekretaris PDIP Gresik Ponco Pratikno, Wakil Ketua Mustofa dan sejumlah pengurus lain. (mus/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

LEGISLATIF

Puan Minta Pemerintah Gerak Cepat Tangani Korban Gempa NTT

JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah bergerak cepat menangani dampak gempa bumi yang mengguncang ...
KABAR CABANG

DPC Bojonegoro Bersama 10 PAC Gelar Musyawarah Ranting

BOJONEGORO – Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Bojonegoro bersama 10 PAC menggelar musyawarah ranting ...
SEMENTARA ITU...

Khitan Massal Pemkot Surabaya Libatkan Anak Lintas Agama, Eri: Ini Wujud Gotong Royong

SURABAYA – Semangat gotong royong dan toleransi mewarnai khitan massal yang digelar Pemerintah Kota (Pemkot) ...
EKSEKUTIF

Mas Ipin Harap Paskibraka Trenggalek Jadi Pelopor bagi Generasi Muda

TRENGGALEK – Bupati Trenggalek M. Nur Arifin meminta 72 anggota Paskibraka 2026 tidak berhenti pada tugas ...
SEMENTARA ITU...

APBD Surabaya 2027 Diproyeksikan Rp15 Triliun, Lebih dari Rp1 Triliun untuk Atasi Genangan

SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) dan DPRD Surabaya memproyeksikan APBD 2027 mencapai sekitar Rp15 triliun. Dari ...
RUANG MERAH

Merawat Rumah Bernama Indonesia

ADA sebuah rumah yang diwariskan kepada kita. Rumah itu tidak dibangun dengan mudah. Ada air mata, darah, keringat, ...