Jumat
06 November 2026 | 6 : 16

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

DPC Gresik Datangi Bawaslu, Ingatkan Putusan MK Soal Netralitas TNI/Polri di Pilkada

IMG-20241120-WA0098_copy_723x511

GRESIK – Sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan (PDIP) Kabupaten Gresik mendatangi Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Gresik, di Jalan Panglima Sudirman Gresik, Selasa (19/11/2024).

Kedatangan mereka untuk mengingatkan soal putusan baru Mahkamah Konstitusi (MK) terkait netralitas pejabat daerah dan TNI/Polri dalam gelaran Pilkada 2024.

Sayangnya, tak satupun komisioner yang berada di lokasi. Mereka sedang ada dinas di luar kota. Kader banteng Gresik pun hanya ditemui sejumlah staf Bawaslu.

“Kedatangan kami ke Bawaslu meminta jalankan putusan MK, tindak tegas pejabat daerah dan TNI-Polri yang tak netral dalam gelaran Pilkada 2024,” ujar Kepala Badan Bantuan dan Advokasi Rakyat DPC PDI-P Gresik Munif Ridhuan.

Munif sapaan akrabnya menyampaikan,  kedatangannya ke Kantor Bawaslu Gresik untuk mengingatkan terkait Putusan MK 136/PUU-XXII/2024.

“Dalam putusan tersebut MK menambahkan frasa Pejabat Daerah dan Anggota TNI dan Polri dalam pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota,” jelasnya.

Munif menyebutkan, dalam putusan MK tersebut, pejabat daerah dan anggota TNI/Polri yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud bisa dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan atau denda paling sedikit Rp 600 ribu atau paling banyak Rp 6 juta.

“Artinya setiap Pejabat Daerah dan Anggota TNI dan Polri yang tidak netral dalam Pilkada 2024 dapat dipidana penjara,” ungkapnya.

Meskipun sanksi yang diatur relatif ringan, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Gresik berharap Putusan MK 136/PUU-XXII/2024 ini menjadi pengingat bagi aparat TNI/Polri untuk menahan diri dan tidak terlibat dalam politik khususnya Pilkada 2024.

“Untuk itu, kami minta Bawaslu Gresik untuk menekankan hal tersebut. Serta menyampaikan imbauan secara tegas, dan nenindak pejabat daerah  maupun TNI-Polri yang terbukti tak netral dalam Pilkada serentak 2024,” pungkasnya.

Diketahui, dalam kesempatan tersebut Munif juga didampingi Wakil Sekretaris PDIP Gresik Ponco Pratikno, Wakil Ketua Mustofa dan sejumlah pengurus lain. (mus/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

LEGISLATIF

44 Ribu Anak Tak Sekolah di Jatim, Sri Untari Usulkan Perluasan PJJ

SURABAYA – Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Sri Untari Bisowarno, mengusulkan perluasan program Pembelajaran Jarak ...
KRONIK

Sukseskan Bulan Bakti KKP, Pemkab Banyuwangi Bersiap Perluas Kampung Nelayan

BANYUWANGI – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggelar peringatan HUT ke-27 KKP dengan program Bulan Bakti ...
KRONIK

Anggota DPRD Jatim Minta Polisi Ungkap Pelaku Dugaan Kekerasan Terhadap Pelajar Magetan

MAGETAN — Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Magetan, Diana A.V. Sasa, menyampaikan keprihatinan mendalam atas ...
SEMENTARA ITU...

Rijanto Dorong Sinergi Bulog dan Pemerintah Perkuat Peternak Ayam Petelur Blitar

BLITAR – Bupati Blitar Rijanto menegaskan pentingnya sinergi pemerintah pusat, daerah, dan Perum Bulog untuk ...
LEGISLATIF

Ipuk Ajak Warga Jaga Surabaya dengan Meneladani Semangat Pendahulu

SURABAYA – Ketua DPRD Kota Surabaya, Syaifuddin Zuhri atau yang akrab disapa Kaji Ipuk, mengajak seluruh elemen ...
SEMENTARA ITU...

Khamim Ajak Warga Batu Buat Teba, Kurangi Sampah Organik ke TPA Tlekung

Khamim Tohari menginisiasi pembuatan tujuh titik teba di Bumiaji, Kota Batu, untuk mengolah sampah organik dari ...