DP3AK Dialokasikan Rp 27 M di RAPBD Jatim 2023, Untari: Harus Ditambah Anggarannya!

 164 pembaca

SURABAYA – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Timur Sri Untari Bisowarno menyoroti alokasi anggaran untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) di RAPBD Jatim 2023

Untari menyebut, alokasi yang dianggarkan untuk DP3AK di RAPBD Jatim 2023 masih sangat kecil, yakni hanya Rp 27 miliar.

“Kita cukup kaget. Di saat kasus-kasus kekerasan perempuan dan anak di Jatim masih tinggi, justru dinas yang berkaitan dengan persoalan ini malah mendapatkan anggaran kecil. Apakah cukup anggaran sebesar itu untuk menangani persoalan perempuan dan anak di Jatim?” kata Untari.

Hal itu dia ungkapkan usai mengikuti Rapat Paripurna DPRD Jatim, dengan agenda Penyampaian Nota Keuangan RAPBD Jatim 2023 oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Jumat (30/9/2022).

Dengan kondisi semacam ini, kata Untari, bagaimana pemprov bisa melakukan upaya dalam mengatasi persoalan perempuan dan anak di Jatim.

Untuk itu, Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jatim ini akan minta penjelasan kepada tim anggaran Pemprov Jatim untuk mengevaluasi lagi anggaran tersebut.

“Harus ditambah itu anggarannya. Kalau anggarannya minim semacam ini, bagaimana kita akan bisa maksimal dalam melakukan perlindungan terhadap perempuan dan anak di Jatim. Ini harus dipikirkan serius oleh Pemprov Jatim,” tandasnya.

Apalagi, imbuh Untari, saat ini pemerintah sudah mengesahkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang di dalamnya juga mengatur terkait dengan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Selain persoalan minimnya anggaran di Dinas Pemberdayaan Perempuan Anak dan Kependudukan, pihaknya juga akan minta penjelasan beberapa dinas yang juga memiliki hubungan dengan persoalan perempuan dan anak.

Seperti Dinas Kesehatan terkait anggaran yang berhubungan dengan kesehatan ibu hamil dan kesehatan anak untuk mengurangi angka stunting di Jatim yang juga masih tinggi.

“Juga di dinas tenaga kerja, bagaimana anggaran untuk BLK- BLK terkait pelatihan kepada perempuan untuk mandiri, Dinas UKM dan Koperasi, bagaimana pemberdayaan ekonomi untuk perempuan dengan usaha usaha yang dilakukannya. Serta dinas-dinas lainnya,” beber Untari.

Anggota Komisi E DPRD Jatim ini juga akan menanyakan secara detail ke Bapedda berapa total anggaran untuk pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak di Jatim. (ace/pr)