JOMBANG – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Sadarestuwati mendorong penguatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta ekonomi kreatif.
“UMKM dan sektor usaha ekonomi kreatif, harus mendapatkan dukungan yang memadai dari Pemerintah. Baik dalam bentuk akses permodalan, pengembangan kapasitas maupun bentuk kebijakan,” tuturnya saat sarasehan Banggar MPR RI tentang Pemberdayaan UMKM dan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Jombang, Jumat (21/2/2025).
Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Jombang tersebut menegaskan, permasalahan ujung pangkal dari UMKM harus diselesaikan secara serius oleh pemerintah.
Menurutnya, pemerintah pusat, daerah dan pihak swasta harus bersinergi untuk memperdayakan UMKM di Kabupaten Jombang. Utamanya dalam hal akses pendanaan dan pengembangan kapasitas.
Pasalnya, akses pendanaan dan pengembangan kapasitas hingga saat ini dinilai masih menjadi kendala kebanyakan pelaku UMKM.
Minimnya pengawalan dan keterlibatan pemerintah dalam memberikan perhatian serta pendidikan kepada pelaku UMKM, menjadikan sektor penggerak roda perekonomian daerah itu mengalami kemacetan.
“Maka, kami akan pastikan UMKM akan mendapatkan perhatian yang layak dari pemerintah agar tidak kalah bersaing dengan negara-negara lain seperti China,” tegas dia.

Secara potensi, Mbak Estu mengatakan, Indonesia memiliki sumber daya manusia yang sama banyaknya dengan China.
Hanya saja, kesadaran dan kemauan dari pemerintah daerah maupun pusat untuk memberikan support kepada para pelaku sektor ekonomi kreatif serta UMKM yang perlu ditingkatkan.
“Dulu saya ingat, ada mekanik-mekanik UMKM apa itu namanya. Yang buat seperti mesin penggilingan dan onderdil sepeda motor di Sidoarjo. Bukan malah diberi ruang atau disupport, tapi malah dimatikan. Karena mereka dianggap melanggar undang-undang atau peraturan yang ada,” imbuhnya.
Selama permasalahan ini tidak ditangani dengan baik, kata Mbak Estu, maka UMKM tidak bisa berkembang seperti halnya di negara lain.
“Seperti halnya di China, semua boleh meniru. Jadi ketika ada investor masuk, itu ada perjanjiannya. Kenapa kita tidak bisa melakukan itu untuk melindungi para pelaku UMKM,” tambahnya.
China memang terkenal dengan produk-produk yang memiliki nilai jual murah, namun bisa bersaing secara kualitas.
Menurut Mbak Estu hal itu lantaran semua barang dikerjakan pelaku UMKM atau home industri, bukan pabrik manufaktur besar. “Saya kira ini perlu dicontoh,” pungkasnya. (fath/pr)
BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS