JOMBANG – Wakil Ketua DPRD Jombang, Donny Anggun, menceritakan pengalamannya saat hearing antara pimpinan DPRD Jombang bersama LSM FRMJ (Forum Rembug Masyarakat Jombang), Rabu lalu (8/9/2021) yang membahas penjelasan refocusing anggaran seragam gratis dan BTT (Biaya Tak Terduga) Rumah Sehat yang sempat memanas.

Hearing yang digelar di ruang khusus Gedung DPRD Jombang ini memanas lantaran ada salah faham antara ketua DPRD Jombang dan beberapa perwakilan LSM. Pasalnya ada anggota LSM FRMJ berjenis kelamin laki-laki saat hearing menggunakan seragam robek dan kerudung yang dianggap Ketua DPRD Jombang sebagai pembohongan publik, dan menyalahi aturan agama yang ia anut.

Di saat suasana yang memanas, Donny menjelaskan, bahwa lolosnya refocusing anggran seragam gratis untuk penanganan Covid-19, sedangkan anggaran renovasi alun-alun dan beberapa proyek pembangunan di Jawa Timur tetap dikerjakan karena ada fraksi yang turut menyetujui refocusing anggaran tersebut.

“Saya bilang bahwa P-APBD itu sudah diketok sejak tanggal 20 Agustus lalu. Jadi, kalau para pendemo itu menanyakan apakah ini bisa diubah, ya saya bilang gak bisa, karena sudah diketok, kenapa masih tetap dilakukan oleh pemerintah daerah? Monggo dicari informasinya ke bupati atau di OPD terkait. Kalau Fraksi PDI Perjuangan sejak awal gak setuju,” jelas Politisi PDI Perjuangan ini di kantor DPC Jombang, Kamis (9/9/2021).

Donny menerangkan, di DPRD Jombang ada 50 anggota dan dibagi menjadi 8 fraksi. Setiap pembahasan, baik itu APBD, P-APBD, Raperda, dan pembahasan lainnya, seluruh fraksi punya pandangan umum dan pandangan akhir.

“Ketika 20 Agustus lalu kita ketok palu P-APBD, 8 fraksi itu punya sikap masing-masing. Kalau mau tahu sikap kami masing-masing, monggo dilihat di sekwan, karena di sana sudah ada pandangan umum maupun pandangan akhir dari fraksi-fraski di DPRD,” ulangnya menceritakan apa yang disampaikan di hadapan peserta hearing.

Jadi, lanjut Sekretaris DPC PDI Perjuangan Jombang ini, Fraksi PDI Perjuangan tidak sepakat dengan itu, dan sepertinya fraksi kami kalah, karena yang lain sepakat sehingga tetap berjalan sampai saat ini.

“Saya bilang jangan dipukul rata, bahwa 50 orang anggota dewan menyepakati seragam sekolah gratis direfocusing, sedangkan alun-alun tetap berjalan, pembanguan trotoar Wahid Hasyim juga tetap dibangun dan seterusnya,” tutup Donny. (arul/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS